KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemkab Sidoarjo memberikan perhatian penuh untuk pemberian tunjungan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bidang pendidikan, guru swasta, dan guru honorer.
Dari tahun ke tahun, jumlah penerima tambahan penghasilan ini semakin meningkat. Hal itu terlihat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2023. Nominalnya dikisaran Rp 350 ribu per bulan selama 12 bulan.
Dalam data tersebut, jumlah penerima di tahun tahun 2021 mencapai 12.834 orang. Tahun 2022 angkanya sedikit menurun, 9.837. Namun, di tahun 2023, kembali meningkat mencapai 13.206. Dan, di tahun 2024, menjadi 14.065 orang.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pemberian insentif ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan GTT-PTT.
”Peningkatan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer diberikan dalam bentuk tunjangan dan insentif bulanan,” kata Gus Muhdlor, sapaan Bupati Ahmad Muhdlor, saat menyampaikan LKPj dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada (6/3) lalu.
Gus Muhdlor menjelaskan, keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan ini tercermin dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan meningkat. Pada 2023 lalu, SPM pendidikan Kabupaten Sidoarjo mencapai 98,32 persen.
Peningkatan kesejahteraan itu, antara lain, berupa dana untuk gaji dan tunjangan guru PTT dan GTT di SD negeri. Jumlahnya mencapai Rp 12.880.426.600.
Insentif guru PAUD mencapai Rp 12,60 miliar. Insentif guru TK/RA/BA mencapai Rp 15,94 miliar. Ada pula insentif untuk guru TPQ yang mencapai Rp 34,65 miliar. Insentif guru SD/MI mencapai Rp 6,49 miliar.
Kemudian, insentif guru SMP/MTs mencapai Rp 4,15 miliar. Insentif guru madin ula dan wustho Rp 3,48 miliar. Gaji dan tunjangan GTT SMPN Rp 1,74 miliar. Insentif guru agama Rp 900 juta dan sebagainya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan, dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan GTT-PTT, tidak hanya melalui pemberian insentif tetapi juga bisa memberikan jaminan kesehatan atau keselamatan kerja.
”Para guru juga perlu diberi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan,” kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa (26/3/2024).
Ia berpendapat, pemberian jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting untuk memberikan jaminan saat mereka menjalankan proses belajar mengajar. Misalnya, jaminan keselamatan saat dalam perjalanan pulang dan pergi mengajar.
”Tidak was-was di jalan,” tambah Bangun Winarso.
Meski demikian, wakil rakyat asal Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian, itu mengingatkan pentingnya tolok ukur yang jelas dalam pemberian insentif dan tunjangan. Bukan sekadar standar minimal pelayanan (SPM) pendidikan. Out come atau capaian dalam waktu tertentu juga harus jelas.
Dia mencontohkan pemberian insentif untuk guru-guru mengaji di Taman Pendidikan al Quran (TPQ). Ada dua hal yang perlu diperkuat. Pertama tentang verifikasi data para penerima.
Sebab, jumlahnya sangat besar. Total ada 8.520 guru TPQ. Masing-masing memperoleh Rp 350 ribu per bulan selama 12 kali setahun. Disinyalir, datanya masih belum benar-benar valid. Masih ada data dobel penerima.
”Ini menjadi kewenangan Kemenag Sidoarjo. Verifikasinya harus lebih akurat dan valid,” ungkap Bangun Winarso.
Kedua tentang parameter out come insentif yang nilainya tergolong besar ini, yaitu Rp 34 miliar lebih setahun. Out come itu, misalnya, berupa capaian yang jelas berupa peningkatan animo anak-anak untuk mengaji. Semangat mereka belajar Quran.
”Jangan waktunya mengaji mereka malah nonton TV atau main HP,” ungkap Bangun Winarso.
Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo menentukan out come itu dengan indikator yang riil dan terukur. Ukurannya adalah anak-anak benar-benar mengaji. Sehingga, kemampuan baca tulis murid SD, misalnya, tidak lagi rendah.
”Jadi kita beri insentif itu ada manfaatnya dan terukur. Ngasih-ngasih saja tanpa ukuran jelas juga tidak bagus,” pungkasnya. (Ipung)
