KOTA, SIDOARJONEWS.id — Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan tugas berat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Tugas tersebut ialah melakukan penataan kekosongan Aparatur Sipil Negera (ASN) dilingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
Dari data yang diterima, ada ratusan jabatan kosong eselon III sampai IV, hal ini tentu mempengaruhi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKD Sidoarjo, Makhmud mengatakan telah menurunkan tim ke masing-masing OPD untuk pemetaan jabatan yang kosong.
Tujuannya agar dapat diketahui jumlah pasti jabatan yang kosong, sehingga dapat segera dilakukan pengisian kembali.
“Terkait dengan Analisis Jabatan (Anjab), harapan kami semua kekosongan sudah terpenuhi di akhir tahun 2023,” kata Makhmud saat dikonfirmasi, Senin (2/10/2023).
BKD Sidoarjo, lanjut Makhmud, juga melakukan penataan terhadap pegawai Non ASN. Namun, secara teknis, dia masih menunggu peraturan yang baru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Kebijakan dari Menpan RB inilah yang nantinya akan dijadikan pijakan untuk melakukan penataan pegawai Non ASN di Pemkab Sidoarjo.
“Insyaallah nanti pegawai non ASN yang sudah ada tidak akan dilakukan pemberhentian,” ucapnya.
Selain itu, BKD Sidoarjo juga sedang mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua pegawai Pemkab Sidoarjo.
Makhmud memaparkan, sejak Mei 2023 lalu, sudah ada 13 SOP yang sedang digodok sebelum nanti diberlakukan. Tapi jumlah tersebut masih dinilai kurang untuk mengatur 12 ribu pegawai di Kota Delta.
Sementara itu, dari hasil pemetaan, jumlah SOP pelayanan publik di Sidoarjo mencapai 120 SOP. “Sekarang tinggal sembilan SOP saja yang belum direview, harapan kami semua SOP terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, meminta agar BKD dapat menuntaskan masalah Tenaga Harian Lepas (THL) di Sidoarjo. Muhdlor meminta agar hal tersebut dapat dituntaskan sebelum UU ASN keluar.
“BKD juga harus bisa menjadi pionir utama dalam pemberian SOP pelayanan bagi kepala dinas,” pungkasnya. (Ipung)
