PORONG, SIDOARJONEWS.id – Luberan Lumpur Sidoarjo yang terjadi di titik P10D sejak Jumat (10/7), menjadi perhatian serius pemerintah daerah, DPR RI, dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Kebocoran tanggul di sisi utara dan barat pusat semburan dinilai berpotensi mengancam jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong yang merupakan infrastruktur vital nasional.
Sebagai langkah awal, PPLS langsung melakukan penanganan darurat dengan meninggikan tanggul yang mengalami kebocoran. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya luberan lumpur sekaligus mengurangi risiko terhadap aktivitas transportasi dan keselamatan masyarakat.
Kondisi di lokasi ditinjau langsung oleh anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, pada Sabtu pagi. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta PPLS segera menghadirkan solusi konkret agar kejadian serupa tidak kembali mengancam masyarakat. Menurutnya, pengalaman bencana lumpur dua dekade lalu menjadi pelajaran berharga sehingga keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Karena apa? Warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya, itu harapan saya,” ujar Mimik.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkomitmen mendukung seluruh proses penanganan Lumpur Sidoarjo melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum maupun DPR RI. Pemerintah daerah berharap penanganan darurat dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat tidak kembali dihantui kekhawatiran terhadap bencana lumpur.
“Kita tetap akan komitmen untuk membantu atau komunikasi dengan panjenengan dari Kementerian PU dan DPR RI,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai percepatan penanganan sangat penting mengingat lokasi kebocoran berada di kawasan strategis. Apabila tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga mengganggu arus transportasi nasional dan distribusi logistik.
“Jika tidak segera ditanggulangi, ini akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik atau logistik karena ini jalan nasional. Jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga ekonomi kita bisa terhambat, perekonomian di Jawa Timur dan nasional bisa terhambat,” ujarnya.
Bambang Haryo meminta PPLS meningkatkan kapasitas pembuangan lumpur menuju Sungai Porong, terutama mempercepat aliran air agar tekanan di area tanggul dapat berkurang. Selain itu, ia juga meminta seluruh struktur tanggul diperkuat guna mengantisipasi potensi kebocoran di titik lain.
“Saya minta untuk serius penanganan pembuangan lumpur menuju ke sungai. Terutama airnya. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding lumpur Lapindo ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini atau early warning system. Menurutnya, keberadaan sistem tersebut sangat penting untuk mempercepat proses evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
“Bu Wabup untuk merealisasikan early warning system, yaitu peringatan dini. Itu supaya warga dapat segera melakukan evakuasi jika terjadi kejadian bencana karena sisi ini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, menjelaskan hasil pengukuran menunjukkan penurunan permukaan tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter setiap tahun. Namun, tingkat penurunannya berbeda di setiap lokasi sepanjang tanggul yang memiliki panjang sekitar 11 kilometer.
Menurut Arif, area paling rawan berada di sisi barat, termasuk titik P10D yang letaknya sangat dekat dengan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Sebaliknya, tanggul di sisi selatan relatif lebih stabil dibandingkan kawasan lainnya.
“Jadi penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Tapi dari 11 kilometer ini variatif. Memang di area tanggul yang sisi selatan relatif stabil daripada tanggul yang sisi lainnya, terutama yang di sisi barat ini,” jelasnya.
Ia menerangkan, penurunan tanggul dipengaruhi kondisi geologi wilayah Sidoarjo yang merupakan kawasan endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah. Selain itu, keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek, turut memengaruhi stabilitas tanah di sekitar tanggul.
Karena itu, PPLS masih melakukan kajian teknis untuk menentukan elevasi ideal sebelum pembangunan tanggul permanen dilakukan. Perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tinggi timbunan baru agar mampu menahan tekanan lumpur secara optimal.
“Jadi memang kalau kita menghitung stabilitas bahwa beban yang kita timbun itu akan berpengaruh terhadap stabilitas. Ini juga akan kita hitung kembali. Ini kita perlu lakukan hitung sampai elevasi berapa nanti kita akan lakukan peninggian timbunan yang baru nanti,” ujarnya.
Saat ini, penanganan darurat masih difokuskan pada peninggian tanggul menggunakan alat berat. Ketinggian tanggul ditambah sekitar satu meter sebagai langkah sementara sambil menunggu hasil perhitungan teknis yang lebih komprehensif.
“Ini sebetulnya penanganan darurat, peninggian darurat ini sekitar 1 meter, kita sebetulnya juga tambah 0,7 meter,” katanya.
Arif juga memastikan luberan yang terjadi bukan disebabkan meningkatnya volume semburan Lumpur Sidoarjo. Berdasarkan hasil pengukuran, debit semburan justru terus mengalami penurunan dibandingkan masa awal bencana sekitar 20 tahun lalu.
Ia menjelaskan pada awal kejadian, volume semburan diperkirakan mencapai sekitar 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari. Saat ini, volume tersebut berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari.
“Kalau kita bandingkan dari 20 tahun lalu memang jauh ada penurunan. Dari awal-awal sekitar 100.000 sampai 120.000 meter kubik. Dari pengukuran kita rata-rata saat ini adalah 27.000 sampai 32.000 meter kubik per hari,” ungkapnya.
(Yard)
