KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pengelolaan Parkir di Sidoarjo masih semrawut. DPRD minta audit titik parkir. Sedangkan Bupati Ahmad Muhdlor, bakal menindaklanjuti sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, M. Rojik, meminta Pemda untuk melakukan audit khusus terhadap titik parkir yang dikelola pihak tertentu, diluar PT ISS.
“Agar bisa dijadikan rujukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait potensi kerugian negara selama ini dari hasil pemungutan parkir yang tidak dilaporkan dengan baik,” Kata M. Rojik dalam Rapat Paripurna IV DPRD Sidoarjo, (3/07/2023).
Disamping itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan musyarawah dengan PT. ISS, pengelola parkir di Sidoarjo.
“Kami rekomendasikan Dishub melakukan musyawarah dengan PT ISS untuk mencapai mufakat tentang lokasi parkir yang dikerjakannya,” pintanya.
Sementara, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memang ada beberapa rekomendasi.
Pemkab Sidoarjo diberi waktu selama 60 hari, tepatnya sampai 24 juli untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut.
“Memang ada ketentuan 60 hari untuk menyelesaikan semua rekomendasi dari BPK. Termasuk parkir. Soal bagaimana caranya, itu nanti akan dikerjakan dinas teknis,”katanya.
Selain parkir, persolan administrasi lainnya juga bakal ditindaklanjuti. Harapannya, kejadian ini tidak terus terulang setiap tahun.
Soal proses hukum yang sedang ditempuh PT ISS dan Dishub Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, menyebutkan BPK Jatim membuka pintu untuk melakukan konsultasi.
“Kepala BPK sudah menyampaikan bahwa pintu kantor BPK Jatim selalu terbuka berkonsultasi maupun hal lainnya,” pungkasnya. (ipung)
