KOTA, SIDOARJONEWS.id — Mulai Januari 2024, Pemkab Sidoarjo akan mengaktifkan BPJS Kesehatan gratis atau Universal Health Coverage (UHC).
Namun, kapasitas peserta yang akan dibiayai APBD Sidoarjo itu, tidak seperti sebelumnya yang mencapai 398.089 jiwa. Pada 2024, Pemkab Sidoarjo hanya mampu mendaftar 80 ribuan peserta.
“Insya Allah (sekitar 80 ribuan peserta),” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Fenny Apridawati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (8/11/2023).
Menurut Fenny, Dinkes Sidoarjo masih melakukan pembahasan yang lebih detail terkait warga yang belum bisa masuk dalam program UHC ini. “Masih dalam pembahasan,” ucapnya singkat.
BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Minta Dukungan Semua Pihak
Sebagai bentuk keseriusan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemkab Sidoarjo menyediakan anggaran Rp80 Miliar. Jika di rata-rata setiap bulan menelan anggaran Rp 6,7 miliar.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Yessy Novita mengatakan cakupan peserta saat ini sudah sekitar 98 persen. Namun yang aktif baru 71 persen.
“Sekarang ada sekitar 71 persen peserta aktif,” kata Yessy Novita saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2023).
Yessy menjelaskan ada aturan baru dari BPJS Pusat terkait predikat status Universal Health Coverage (UHC) suatu daerah. Jika dulu cakupan peserta aktif harus 95 persen, sekarang cukup 75 persen saja.
“Untuk mencapai 75 persen peserta aktif hanya kurang 4 persen saja. Atau sekitar 80 ribu peserta,” ungkapnya.
DPRD Sidoarjo Minta Data Wajib Valid
Dikonfirmasi terpisah, anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan ada beberapa keuntungan dari program UHC.
Salah satu keuntungannya ialah cakupan layanan UHC lebih luas jika dibandingkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) seperti sekarang ini.
“JKMM hanya bisa di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat. Kalau UHC bisa di semua rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS,” jelasnya.
Legislator Fraksi PAN berharap pemberian UHC ini tepat sasaran, artinya lebih mengedepankan warga yang kurang mampu. Kesalahan data administrasi yang sempat menjadi polemik pada awal peluncuran UHC ini tidak kembali terjadi.
“Harapan saya data peserta ini benar-benar valid. Penempatan faskes juga dekat dengan domisili peserta dan diutamakan Puskesmas terdekat,” pungkasnya. (Ipung)
