KOTA, SIDOARJONEWS.id — Ribuan perangkat desa melakukan deklarasi dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023) kemarin.
Dukungan tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Termasuk hal netralitas para perangkat desa di Pemilu 2024.
Ditengah perdebatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Mulyawan, memastikan perangkat desa di Sidoarjo tidak ada yang ikut dalam deklarasi dukungan capres-cawapres nomor urut 2 itu.
“Insyaallah gak ada yang ikut (deklarasi dukungan Prabowo-Gibran),” kata Mulyawan saat dikonfirmasi, Selasa (21/11/2023).
Ia menambahkan, jauh sebelum adanya deklarasi ribuan perangkat desa tersebut, pihaknya telah memberikan imbauan kepada perangkat desa dan kepala desa untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
“Sesuai regulasi yang ada Kades dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilu,” ucapnya.
Hal serupa juga ditegaskan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Sidoarjo, Budiono. Ia memastikan, perangkat desa atau kades di Sidoarjo, tidak ada yang ikut dalam deklarasi dukungan Prabowo-Gibran.
“Tidak, (perangkat desa/kades) Sidoarjo tidak ada yang ikut,” ucapnya.
Kepala desa Masangan Wetan itu menegaskan, bahwa FKKD Jawa Timur dengan tegas sudah memerintahkan bahwa tidak boleh menghadiri kegiatan calon presiden maupun wakil presiden.
“Perintah dari (FKKD) Jawa Timur sekarang tidak boleh menghadiri (kegiatan) calon presiden siapapun,” imbuhnya.
Bawaslu Investigasi Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa di Sidoarjo
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo melakukan investigasi untuk memastikan apakah ada perangkat desa dari Sidoarjo yang ikut dalam deklarasi dukungan Prabowo-Gibran.
“Kita lakukan investigasi apakah ada atau tidak perangkat desa yang ikut dalam deklarasi tersebut,” kata Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha.
Agung menghimbau para perangkat desa, ASN, dan TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. “Kita selalu ingatkan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu,” pungkasnya. (ipung)
