BALONGBENDO, SIDOARJONEWS.id — Kondisi gedung TK Dharma Wanita Persatuan di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, roboh. Hal itu sudah terjadi sejak 2022 lalu.
Dinding gedung bagian belakang dan samping rata dengan tanah, genteng serta plafon sudah tidak terlihat. Bangunan tersebut hanya menyisakan pintu dan jendela bagian depan.
“Robohnya itu sudah dari tahun 2022 kemarin,” kata Kepala Desa Watesari, A Rofiq saat ditemui di Balai Desa setempat, Jumat (7/6/2024).
Gedung tersebut memang bangunan lama, sekitar tahun 70-an, sehingga struktur bangunan tidak terlalu kuat, akhirnya roboh. Jika mau dibangun harus secara keseluruhan.
“Kalau bangun dari awal anggarannya lumayan besar, sekira Rp 500 jutaan,” ucapnya.
Kenapa tidak dibangun melalui anggaran desa? Rofiq menjelaskan, bahwa kondisi keuangan Desa Watesari terbatas. Tidak cukup untuk mendirikan empat ruang kelas sekolah taman kanak-kanak itu.
“Keuangan desa kan terbatas, kami harap ada bantuan hibah dari daerah,” ungkapnya.
Rofiq menambahkan, sejak sekolah tersebut roboh, terpaksa murid-muridnya belajar di sebuah ruko yang tidak jauh dari lokasi TK Dharma Wanita Persatuan, Desa Watesari.
“Ya, mau gimana lagi, terpaksa proses belajar mengajarnya kami pindah ke tempat lain,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, juga prihatin dengan banyaknya sekolah rusak di kota delta ini. Terutama sekolah taman kanak-kanak di desa.
Cak Nasih, sapaan akrabnya, mengatakan banyak sekolah taman kanak-kanak ini berdiri di atas tanah aset desa. “Mestinya perawatan dan pembangunan dibiayai dari desa,” ujarnya.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, menjelaskan saat ini banyak program Pemkab Sidoarjo yang dapat digunakan membangun ataupun merawat gedung taman kanak-kanak.
“Harusnya tidak sampai roboh, karena ada program Bantuan Keuangan (BK) ataupun Dana Desa (DD),” jelasnya.
Disamping itu, tambahnya, Pemkab Sidoarjo tidak boleh egois. Artinya, sektor-sektor prioritas harus diutamakan, misalnya kesehatan dan pendidikan. Terutama yang dibawah naungan pemerintah.
“Hibah ke sekolah swasta boleh-boleh saja, tapi yang wajib dulu, seperti sekolah SD maupun TK,” pungkasnya (Ipung)
