TANGGULANGIN, SIDOARJONEWS.id – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menangani persoalan banjir tahunan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, kembali diperkuat melalui langkah kolaboratif dengan kalangan akademisi. Dalam upaya mencari akar persoalan yang menyebabkan banjir terus berulang, Pemkab Sidoarjo memastikan akan menggandeng tim pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Pada pekan ini, Bupati Sidoarjo H. Subandi dijadwalkan mengundang secara resmi tim ahli dari kampus teknik ternama tersebut guna melakukan kajian teknis mendalam yang diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan penanganan yang lebih komprehensif. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Bupati Subandi saat dirinya meninjau dan memantau kondisi genangan banjir di Desa Kedungbanteng pada Kamis pagi (27/11).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pelibatan institusi akademik bukan sekadar pelengkap, melainkan keharusan agar proses mitigasi maupun assessment dapat dilakukan berdasarkan metodologi ilmiah, perhitungan presisi, serta rekomendasi objektif. Bagi Pemkab Sidoarjo, kehadiran tenaga pakar akan memperkaya analisis lapangan sehingga penyusunan desain penanganan jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kita sudah instruksikan agar dalam minggu depan ITS segera kita undang. Harapannya, bisa dilakukan mitigasi dan assessment terhadap banjir ini secara komprehensif,” ujar Bupati Subandi dalam sela sidak di lokasi genangan.
Menurutnya, banjir tahunan yang menimpa wilayah tersebut tidak boleh hanya ditangani secara reaktif, tetapi harus diformulasikan dengan pendekatan sistematis agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara.
Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang diduga kuat memicu terjadinya genangan yang semakin parah adalah potensi penurunan permukaan tanah. Fenomena tersebut selama ini menjadi isu krusial di beberapa titik kawasan Sidoarjo, khususnya yang berada dalam radius terdampak geologi tertentu.
Bila benar ditemukan adanya penurunan elevasi tanah di Desa Kedungbanteng, ia memastikan Pemkab Sidoarjo siap melakukan peninggian elevasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan peninggian tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan. Diperlukan perhitungan elevasi yang presisi agar pengerjaan tidak berulang dan tidak menguras anggaran secara berlebihan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan perhitungan manual atau sekadar perkiraan. Kalau memang harus ada peninggian, minimal menggunakan alat yang presisi. Waterpass sekarang sudah dilengkapi komputer, jadi perhitungannya jelas. Jangan sampai kita bekerja dua kali seperti yang terjadi di SMPN 2 Tanggulangin,” tegasnya.
Pernyataan itu merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika pekerjaan peninggian di salah satu fasilitas pendidikan harus diulang akibat ketidaktepatan perhitungan elevasi. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran agar seluruh perangkat daerah menggunakan perangkat modern berbasis digital.
Ia menilai, penanganan banjir di Desa Kedungbanteng merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan fisik. Diperlukan pemetaan mendalam yang melibatkan perhitungan elevasi, analisis arah aliran air, identifikasi kantong-kantong genangan, hingga pemahaman terhadap perubahan kondisi permukaan tanah. Karena itu, ia berharap keterlibatan ITS dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif.
Instruksi Penetapan Tanggap Darurat
Tidak hanya fokus pada kajian jangka panjang, Bupati Subandi juga mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat. Dalam sidak tersebut, ia secara langsung memberikan instruksi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana untuk wilayah Desa Kedungbanteng. Penetapan status ini dinilai penting agar seluruh mekanisme pelayanan darurat dapat segera diaktifkan tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.
Dengan status tanggap darurat, Pemkab Sidoarjo dapat segera mendirikan posko penanganan banjir, membuka layanan kesehatan, mengaktifkan dapur umum, serta mempercepat distribusi air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara cepat dan nyata di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi konsekuensi dari bencana tahunan yang melelahkan.
“Kita perintahkan agar posko kesehatan dan dapur umum segera berdiri di sini. Layanan air bersih juga harus dipastikan tersedia,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pelayanan darurat tidak boleh bergantung pada kondisi tertentu atau menunggu laporan tambahan. Begitu status ditetapkan, seluruh perangkat harus segera bergerak.
Dalam arahan tersebut, Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bekerja sesuai tugas masing-masing, mulai dari penyediaan kebutuhan logistik, pemenuhan air bersih, layanan kesehatan, pengawasan kondisi wilayah, hingga pemantauan debit air dan pola curah hujan. Ia menilai bahwa koordinasi lintas OPD menjadi kunci efektivitas penanganan banjir di wilayah yang memiliki karakter genangan berbeda dibanding daerah lainnya.
Rencana Pembangunan Embung sebagai Solusi Kawasan
Selain langkah-langkah darurat dan kajian teknis, Pemkab Sidoarjo juga tengah menyiapkan program strategis berupa pembangunan embung baru di Kecamatan Tanggulangin. Embung tersebut dirancang sebagai fasilitas penampungan air hujan yang dapat mengurangi limpasan air ketika curah hujan tinggi, sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Menurut Bupati Subandi, pembangunan embung merupakan bagian dari pendekatan penanganan banjir berskala kawasan yang sedang diprioritaskan oleh Pemkab Sidoarjo. Ia menjelaskan bahwa embung tidak akan langsung dibangun tanpa dasar ilmiah. Tahapan kajian tetap menjadi unsur penting agar investasi anggaran benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan banjir.
“Rencananya akan ada pembangunan embung, tetapi semua harus melalui kajian terlebih dahulu. Jangan sampai setelah dibangun ternyata tidak membawa manfaat,” jelasnya.
Ia mengingatkan, bahwa pembangunan infrastruktur harus berdasarkan data lapangan, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, keberadaan embung dapat berfungsi optimal dalam menampung dan mengatur aliran air.
Sebagai gambaran, pemkab telah memulai pembangunan embung serupa di Kecamatan Waru. Dalam proyek tersebut, sekitar 12 hektare lahan telah disiapkan sebagai area penampungan air.
Proses pembangunan embung di Waru menjadi salah satu contoh nyata langkah pemerintah dalam mengantisipasi banjir melalui pendekatan penanganan kawasan. Pembangunan embung berikutnya akan dilakukan di wilayah perkotaan setelah proses pembebasan lahan tuntas.
“Setelah Waru, pembangunan berikutnya di kecamatan kota. Anggarannya sudah siap, tinggal pembebasan lahan. Nanti juga ada di Tanggulangin, tapi tetap harus melalui kajian detail,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan akan mengutamakan pemanfaatan jangka panjang dan kepentingan masyarakat luas.
Komitmen Mengurai Akar Masalah Banjir
Dengan berbagai langkah yang sudah dirumuskan, mulai dari kajian akademik, penanganan darurat, hingga rencana pembangunan embung, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk mengurai akar persoalan banjir yang selama ini membebani warga Desa Kedungbanteng dan wilayah Tanggulangin. Bupati Subandi menekankan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial.
Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan partisipasi masyarakat agar solusi jangka panjang dapat benar-benar diwujudkan. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo tidak ingin hanya mengatasi gejala, tetapi ingin menyelesaikan penyebab mendasar yang membuat banjir terus terjadi.
Mulai dari faktor penurunan tanah, kapasitas drainase, pola aliran air, hingga kondisi ekologis setempat, semuanya harus menjadi bagian dari ruang analisis. Ia berharap kolaborasi dengan ITS dapat memberikan gambaran ilmiah yang solid untuk memperkuat langkah-langkah strategis yang akan dijalankan.
Bagi Pemkab Sidoarjo, masalah banjir di Desa Kedungbanteng adalah persoalan serius yang harus diselesaikan dengan pendekatan ilmiah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antar-lembaga, pemerintah optimistis bahwa banjir tahunan tidak lagi menjadi momok rutin bagi warga, melainkan dapat diatasi melalui strategi matang yang berlandaskan data dan hasil kajian mendalam.
(Yard)
