KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam sektor perparkiran. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar rapat koordinasi bersama PT Indonesia Sarana Servis (ISS) guna mengevaluasi pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Rapat penting tersebut dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (19/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi. Pertemuan ini menjadi momen strategis bagi Pemkab dan PT ISS untuk duduk bersama membahas berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di lapangan serta mencari solusi yang saling menguntungkan demi pelayanan parkir yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Hadirnya Pimpinan Daerah dan Stakeholder Penting
Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari jajaran Pemkab Sidoarjo hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Benny Airlangga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Widiyantoro Basuki, serta Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Yudhi Iriyanto.
Sementara dari unsur Forkopimda tampak hadir perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, serta Komandan Kodim (Dandim) Sidoarjo. Di sisi mitra kerja, Direktur Operasional PT ISS, Dian Sutjipto, memimpin langsung kehadiran perwakilan dari perusahaan tersebut.
Rapat ini dilaksanakan untuk menjawab berbagai isu yang mencuat di masyarakat terkait sistem pengelolaan parkir yang dianggap masih belum optimal. Kritik yang muncul antara lain mengenai transparansi pengelolaan retribusi parkir, ketidaksesuaian dalam penggunaan karcis parkir, hingga keluhan terhadap praktik parkir liar oleh oknum juru parkir di sejumlah titik keramaian.
Kurangnya Intensitas Komunikasi Jadi Sorotan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama dari berbagai permasalahan teknis di lapangan adalah minimnya komunikasi dan koordinasi antara Dishub selaku pihak pemerintah daerah dengan PT ISS sebagai mitra pelaksana.
“Selama ini komunikasi yang terjadi antara pihak Pemkab dan PT ISS masih belum cukup intensif. Hal ini menjadi akar dari banyaknya kendala operasional yang kita temui di lapangan,” jelas Fenny.
Menurutnya, dalam kerja sama strategis semacam ini, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang terbuka serta berkelanjutan agar setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Fenny berharap forum seperti ini bisa menjadi awal dari perubahan ke arah yang lebih baik.
“Hari ini kita bersama-sama membahas sejumlah opsi penyelesaian dan solusi yang bisa diterapkan. Tapi memang dari pihak PT ISS belum bisa langsung mengambil keputusan karena mereka masih perlu menyampaikan hasil rapat ini kepada jajaran pimpinan mereka,” imbuhnya.
Fenny juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia optimistis bahwa jika komunikasi diperbaiki dan kedua belah pihak berkomitmen untuk introspeksi, maka ke depan pengelolaan parkir di Sidoarjo bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Dishub Sidoarjo Ungkap Adanya Sengketa Hukum
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Benny Airlangga, dalam penjelasannya di hadapan forum menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung proses hukum antara Dishub dan PT ISS terkait pemutusan hubungan kerja sama.
Benny menjelaskan bahwa Dishub telah mengajukan gugatan pemutusan kerja sama terhadap PT ISS dan saat ini perkara tersebut sedang diproses di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Menurutnya, putusan awalnya dijadwalkan keluar minggu lalu, namun sidang putusan tersebut ditunda dan baru akan dibacakan dua minggu ke depan.
“Putusan terhadap gugatan tentang pemutusan kerja memang dijadwalkan minggu lalu, tetapi ditunda dan baru akan dibacakan dua minggu lagi,” ujar Benny.
Tak hanya itu, Benny juga mengungkapkan bahwa PT ISS juga telah melayangkan gugatan balik terhadap Dishub atas dugaan wanprestasi. Saat ini, gugatan tersebut masih berada dalam tahapan mediasi di pengadilan.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun kami juga tetap fokus untuk mengevaluasi kerja sama ini dari sisi teknis dan pelayanan publiknya,” tambah Benny.
Pihak PT ISS Siap Evaluasi dan Terima Masukan
Menanggapi berbagai masukan dan evaluasi dari Pemkab Sidoarjo, Direktur Operasional PT ISS, Dian Sutjipto, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. Ia mengakui bahwa selama masa kerja sama berlangsung, memang terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi bersama.
“Dalam rapat ini, kami juga melakukan refleksi dan introspeksi. Baik dari pihak kami maupun dari Dishub, semua harus melihat ke dalam, memperbaiki apa yang kurang, dan menentukan langkah ke depan yang lebih baik,” ujarnya.
Dian juga menyebut bahwa masa kontrak kerja sama antara PT ISS dan Pemkab Sidoarjo tinggal menyisakan sekitar enam bulan lagi. Oleh karena itu, keputusan tentang apakah kerja sama akan dilanjutkan atau tidak sangat bergantung pada hasil evaluasi dan pembahasan yang tengah berlangsung.
“Terkait kelanjutan dari kerja sama ini, kami belum bisa memberikan kepastian karena kami harus menunggu hasil evaluasi internal dan juga proses koordinasi lebih lanjut,” pungkasnya.
Bupati Subandi Tegaskan Prioritas pada Pelayanan Publik
Bupati Sidoarjo, Subandi, yang memimpin langsung jalannya rapat, menegaskan bahwa Pemkab sangat serius dalam menangani isu pengelolaan parkir ini. Menurutnya, orientasi utama dari kerja sama ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekadar keuntungan atau efisiensi.
“Kami ingin agar pengelolaan parkir di Sidoarjo ini berjalan secara maksimal. Tidak boleh ada kesan bahwa sistem parkir ini liar, tidak terkelola, atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi,” kata Subandi.
Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan mencari solusi bersama yang bisa menguntungkan masyarakat secara luas.
“Rapat ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk duduk bersama menyelesaikan masalah. Saya ingin keputusan yang kita ambil benar-benar berdampak positif,” tambahnya.
Arah Kebijakan Parkir ke Depan Masih Dibahas
Kerja sama antara Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan dengan PT ISS sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam implementasinya, banyak pihak menilai bahwa pelayanan parkir masih belum optimal.
Keluhan dari masyarakat antara lain terkait ketidakjelasan sistem pembayaran, karcis parkir yang tidak standar, hingga tidak transparannya retribusi yang disetorkan. Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan adanya praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir di sejumlah lokasi publik.
Rapat koordinasi kali ini menjadi sangat penting karena menjadi pijakan dalam mengambil keputusan besar: apakah Pemkab Sidoarjo akan tetap melanjutkan kerja sama dengan PT ISS dengan sejumlah syarat perbaikan, atau memilih jalur baru dengan membentuk unit pengelola parkir mandiri di bawah kendali penuh pemerintah daerah.
Subandi menegaskan bahwa apa pun bentuk kebijakan yang nantinya akan diambil, harus dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Kami tidak akan gegabah. Semua dipertimbangkan secara matang. Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik dan tidak lagi menyisakan persoalan yang merugikan,” pungkasnya.
Penutup: Menunggu Tindak Lanjut
Dengan masih berlangsungnya proses hukum dan belum adanya keputusan akhir, arah kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo ke depan akan ditentukan dalam waktu dekat. Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa semua langkah lanjutan akan dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh dan aspirasi masyarakat.
Hasil rapat koordinasi ini akan menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem pengelolaan parkir yang lebih baik, profesional, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh. Semua pihak kini menantikan keputusan strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah demi terciptanya tata kelola perparkiran yang ideal di Kota Delta. (Ipung)