KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemkab Sidoarjo diminta melakukan penataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer. Total ada 8.753, termasuk pegawai yang dari Guru Tidak Tetal (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dari jumlah tersebut, baru 2.392 yang memenuhi kriteria mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Pemda sudah tidak bisa lagi mempekerjakan tenaga honorer.
Dan sisanya, 6.360 belum memenuhi syarat. BKD Sidoarjo masih mencari solusi atau skema terbaik. Batas akhir penataan ini sampai 28 November 2023.
“Skema pertama kita ikutkan pada tes CPNS ataupun tes PPPK. Ada juga bisa diikutkan ke pihak ketiga. Tapi ini masih di konsultasikan ke Menpan RB,” Kata Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Mukhammad Makhmud, saat hearing bersama Komisi A DPRD Sidoarjo, selasa (4/07/2023).
Makhmud menuturkan untuk kuota PPPK 2023 masih belum diketahui. Dia berharap semua pegawai yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
“Ya, mudah-mudahan semuanya bisa masuk di PPPK ini. Saat ini kita hanya melakukan penataan. Tidak ada pemberhentian atau PHK,” katanya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyebutkan jumlah pegawai yang tidak masuk dalam PPPK ini yang harus dicarikan solusi.
Jangan sampai, mereka yang sudah bekerja belasan tahun untuk Pemkab Sidoarjo, malah ditelantarkan.
Ia mencontohkan, di Kota Solo, pegawai yang tidak masuk dalam PPPK diangkat melalui surat keputusan wali kota.
“Sidoarjo mungkin bisa seperti itu. Karena kita lihat dalam aturannya, melakukan penataan. Nanti bisa diangkat melalui SK dari bupati,” ucap politisi PKB itu.
Dhamroni menambahkan, jika BKD Sidoarjo ingin melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat harus disiapkan konsep penataannya terlebih dahulu. Jangan dengan tangan kosong.
“Kalau hanya konsultasi tanpa kita membawa konsep, jelas itu saya tidak mau. Makanya konsepnya harus jelas dulu,” pungkasnya. (ipung)
