BUDURAN, SIDOARJONEWS.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, memimpin prosesi groundbreaking pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (11/12). Kegiatan ini menjadi titik awal proyek besar relokasi serta pembangunan infrastruktur pendidikan pesantren yang dinilai sangat mendesak dari sisi keselamatan.
Pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp125,3 miliar. Proyek berskala nasional tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU) dan dikawal oleh satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, serta pemerintah daerah. Relokasi dilakukan ke lahan baru di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, dengan luas sekitar 3.700 meter persegi.
Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan, bahwa pembangunan ulang ini bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi tindakan penting untuk menjaga keselamatan para santri. Menurutnya, lokasi lama Ponpes Al Khoziny memiliki akses yang jauh dari standar keamanan, terutama ketika kondisi darurat terjadi.
“Akses bangunan lama tidak memenuhi standar keselamatan. Pada situasi bencana, proses evakuasi menjadi sangat sulit karena alat berat tidak dapat menjangkau lokasi dengan cepat,” ujarnya.
Muhaimin menyampaikan, bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh lembaga pendidikan, khususnya pesantren, memiliki fasilitas yang aman dan layak. Pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dianggap menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perbaikan sarana prasarana pendidikan secara nasional.
“Ini adalah momentum kita bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pesantren. Kita perlu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap prasarana yang digunakan para santri maupun siswa di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Selain fokus pada infrastruktur fisik, Menko PM juga menekankan pentingnya penguatan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren. Ia mendorong seluruh pesantren di Jawa Timur untuk meningkatkan standar keamanan bangunan serta mutu proses pembelajaran agar memberikan rasa aman bagi para santri.
“Semua pesantren hadir hari ini dan menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki fasilitas secara terencana. Kita tidak boleh memberikan ruang bagi munculnya rasa tidak aman atau potensi kecelakaan. Perlindungan terhadap para siswa dan santri harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Pemerintah melalui Kemenko PM juga mengarah pada pembaruan kurikulum pesantren. Menurut Muhaimin, kurikulum pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama dan akademik, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masa kini.
“Kurikulum harus disusun secara komprehensif. Perspektif pemberdayaan harus masuk ke dalam pembelajaran agar para santri mandiri setelah lulus, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai wirausahawan,” jelasnya.
Saat ini, satuan tugas lintas kementerian telah menyelesaikan audit kekuatan bangunan terhadap 80 pesantren di sembilan provinsi. Pesantren yang berada di kawasan rawan bencana disebut akan mendapatkan penanganan khusus sebagai langkah antisipasi pemerintah.
“Daerah terdampak memiliki masalah yang sangat mendalam. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan pengasuh pesantren serta masyarakat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan,” kata Muhaimin.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan bangunan lembaga pendidikan yang dianggap rawan, sehingga pemerintah dapat segera melakukan evaluasi ataupun tindak lanjut.
“Segera laporkan jika menemukan bangunan pendidikan yang dinilai membahayakan. Kita bangun solidaritas bersama untuk mengamankan masa depan anak-anak kita,” tandasnya.
Groundbreaking pembangunan Ponpes Al Khoziny ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan sarana pendidikan pesantren yang lebih aman, modern, dan berorientasi masa depan.
(Yard)
