KOTA – Masih banyak warga Sidoarjo yang buang air sembarangan. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang sampai sekarang belum memiliki jamban sehat.
Kondisi itu menjadi tantangan berat bagi Pemkab Sidoarjo yang memasang target 100 persen bebas Open Defecation Free (ODF) atau buang air sembarangan di Kabupaten Sidoarjo.
“Untuk mengejar 100 persen bebas ODF ini kita harus menyamakan persepsi bahwa permasalahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Perlu gerakan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mulai dari desa hingga Dinas,” kata Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto, Kamis (25/5/2023).
Dalam acara Percepatan ODF Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Lokus Kabupaten Sidoarjo Sehat yang digelar di Pendopo Sidoarjo tersebut, Andjar juga menyebut bahwa angka ODF Sidoarjo saat ini berada dalam posisi ke-34 dari jumlah 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
“Rangking ke-34 ini harus segera kita tuntaskan, karena Sidoarjo sendiri saya rasa tidak pantas jika mendapatkan rangking ODF terendah nomor 4. Karena PAD Sidoarjo besar, APBD Sidoarjo juga besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Sehingga butuh sinergitas dari berbagai pihak dan dalam acara ini saya harapkan bisa terpecahkan masalah dan solusinya,” ujarnya.
Data di Dinas Kesehatan Sidoarjo menyebut bahwa dari pendataan yang dilaksanakan oleh tim puskesmas bersama dengan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo, tercatat ada sebanyak 5.926 rumah di Sidoarjo belum memiliki jamban.
Dari data itu, terhitung jumlah desa yang sudah bebas ODF di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 201 desa dari total 352 desa yang ada. Sehingga masih terdapat kekurangan minimal 80 desa untuk bebas ODF pada tahun 2023 agar memenuhi target bisa verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional yang angkanya minimal 80 persen atau 281 desa.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati mengungkapkan bahwa angka stunting di Sidoarjo naik sebesar 1,3 persen yang di sebabkan karena angka ODF yang masih tinggi.
“Untuk menurunkan angka stunting, selain percepatan bebas ODF 100 persen juga perlu menggalakkan kembali ASI eksklusif, dan seluruh kader kesehatan tiap daerah agar memantau ibu hamil di daerahnya masing-masing,” kata Fenny.(ard)
