KOTA, SIDOARJONEWS.id – Usai ditetapkan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menunjuk Mustofa Abidin, S.H., M.H., sebagai penasehat hukum dalam kasus korupsi dugaan pemotongan insentif pajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Menurut Gus Muhdlor, tim penasehat hukum ini yang akan mengatur langkah-langkah hukum yang akan ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Apakah bakal mengajukan pra-pradilan atau tidak.
“Terkait langkah-langkah lebih lanjut, nanti bisa di detailing (diperjelas) dari tim pengacara kami,” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali usai mengadakan halal bihalal di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/4/2024).
Setelah ditunjuk sebagai penasehat hukum, Mustofa Abidin menyampaikan bahwa dalam beberapa hari kemarin, Bupati Gus Muhdlor telah menerima surat dimulainya penyidikan dari KPK.
“Namun hari ini, seperti yang diketahui bersama bahwa KPK telah mengeluarkan rilis di media massa terkait penetapan tersangka (Ahmad Muhdlor),” katanya saat konferensi pers di Pendopo Delta Wibawa.
Berkaitan dengan langkah hukum selanjutnya, Mustofa menyampaikan sedang dibahas bersama timnya. Hanya saja, ia menyangsikan barang bukti Rp 69,9 juta dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPPD Sidoarjo dinilai sangat kecil jika perkara ini harus ditangani KPK.
“Ada juga beberapa alasan lain, dalam waktu dekat kita akan lakukan upaya hukum. Bentuknya nanti kita akan bicarakan dengan tim penasehat hukum Ahmad Muhdlor,” ujarnya.
“Kita belum bisa memutuskan upaya hukum apa (apa pra-pradilan atau tidak). Yang terpenting melihat karakteristik perkara ini, kami pikir, kami harus melakukan upaya hukum,” tambahnya.
Disinggung apakah perkara ini berkaitan dengan politik, Mustofa mengaku tidak mau berandai-andai. Yang jelas, kasus ini muncul sebelum pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
Berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan Gus Muhdlor, Mustofa mengaku belum tahu. Ia terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan tersangka Ahmad Muhdlor.
“Kita akan menggunakan hak kita untuk melakukan upaya-upaya hukum,” pungkasnya. (ipung)
