KOTA, SIDOARJONEWS.id — Elemen masyarakat dan mahasiswa Sidoarjo kembali gelar aksi damai desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut tuntas kasus korupsi di BPPD Sidoarjo.
Aksi damai yang diikuti ratusan massa itu digelar di depan Monumen Jayandaru, Alun-alun Sidoarjo. Usai demo, mereka membagikan takjil kepada pengguna jalan, Kamis (21/3/2024) sore.
Kordinator aksi, Nanang Haromain, meminta KPK untuk menegakkan supremasi hukum terhadap kasus korupsi yang menyeret tersangka Ari Suryono, Kepala BPPD Sidoarjo dan Siska Wati, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.
“Kami dari masyarakat Sidoarjo mendorong KPK untuk tegak lurus menegakkan aturan, tegakkan supremasi hukum untuk menuntaskan kasus korupsi ini,” katanya.
Dalam dua kali konferensi pers aliran korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo disebut mengalir kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Namun, sampai saat ini, status dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, belum jelas. Nanang mendesak KPK untuk segera memutuskan status dari Bupati Gus Muhdlor.
“Kalau memang beliau (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor) memang tidak bersalah segera putuskan biar persoalan ini tidak menjadi ambigu, biar semuanya clear,” ungkap Founder Institute Research Public Development (IRPD) itu.
Disamping itu, jika memang dalam kasus korupsi di BPPD Sidoarjo Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor terindikasi terlibat maka KPK harus segera menetapkan status hukumnya.
“Itu saja tuntutan dari kami. Kami akan terus mengawal kasus ini. Kalau perlu kami akan lakukan aksi di depan Gedung KPK,” ujar Nanang Haromain.
Untuk diketahui, Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi sudah yang ketiga kali. Kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga ikut dalam aksi damai di depan Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo itu. (Ipung)
