KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah dikabarkan bakal membuka rekrutmen 1,2 jutaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional.
Kabar tersebut mendapat tanggapan dari DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi A, Dhamroni Chudlori, berharap ada skema khusus untuk tenaga honorer bisa masuk dalam PPPK dan CPNS.
Perjuangan dan pengabdian pegawai honorer perlu dihargai secara layak oleh Pemkab Sidoarjo. Nasib mereka perlu diperjuangkan, perlu dicarikan solusi, karena sudah banyak yang belasan tahun bekerja tapi nasibnya belum jelas.
”Mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Masing-masing punya istri-suami dan anak yang wajib dihidupi,” ucap Dhamroni Chudlori, Senin (29/7/2024).
Dari beberapa kali Komisi A hearing dengan mitra OPD terkait diketahui ada sekira 2.500 pegawai honorer di berbagai instansi Pemkab Sidoarjo.
Para pegawai honorer ini tersebar di Dishub 273 orang, Dinas LHK 711, Disperindag 192, Dinas PUBM dan SDA 198, Dinas Pertanian 102, Dinas Sosial 176, Satpol PP 239 dan Dinas Pendidikan 2.100 orang.
“Mungkin masih ada lagi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya,” ujar Dhamroni, Politisi PKB asal Tulangan itu.
Dia menambahkan, memang salah satu kesulitan pegawai honorer masuk dalam formasi PPPK dan CPNS ada yang belum memenuhi persyaratan.
Mereka tidak mungkin lagi memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Selain karena latar belakang pendidikan, banyak yang terkendala faktor usia. Formasinya pun tidak ada. Itu yang perlu dipertimbangkan Pemkab Sidoarjo.
Ribuan pegawai honorer itu telah menyampaikan keresahan kepada Komisi A DPRD Sidoarjo. Harapan mereka cuma satu. Bisa punya status yang jelas. Meski, hanya sebagai PPPK.
“Kami ini ikut sedih jika nasib para pegawai honorer itu tidak diperjuangkan. Mereka semua punya anak dan istri,” pungkasnya. (ipung)
