KOTA, SIDOARJONEWS.id — Empat desa terdampak lumpur panas digabung ke desa sekitarnya. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tentu berbeda dengan sebelumnya.
DD merupakan anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan ADD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Minimal 10 persen dari DAU dan ditambah Dana Bagi Hasil.
Empat desa yang digabung ialah, Desa Besuki digabungkan ke Desa Dukuhsari, Desa Pejarakan bergabung dengan Kedungcangkring, keduanya masuk wilayah Kecamatan Jabon.
Kemudian, Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum, Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sidoarjo, Mulyawan mengatakan untuk ADD-DD bakal langsung masuk ke desa induk. Aset-aset juga ikut digabung.
“Kalau anggaran tentu langsung ke desa induk. Aset desa juga sama,”Kata Mulyawan kepada sidoarjonew.id, Selasa (4/07/2023).
Soal skema penghitungan besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk gabungan desa. Mulyawan menyebutkan ada rumus tersendiri. Misal, luasan wilayah dan juga kepadatan penduduk.
“Kalau yang dari ADD nanti akan kami hitung besarannya berapa sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau DD itu urusan pusat,” ungkapnya.
Dia juga mengimbau bagi warga yang masih ber-KTP di desa lama untuk segera pindah. Karena KTP lama sudah tidak aktif. Harus pindah domisili ke desa yang baru.
“Kode wilayah desa terdampak lumpur sudah dihapus dan diubah ke kode wilayah desa induk. Sehingga harus pindah ke alamat yang baru,” ucap Mulyawan. (ipung)
