KOTA, SIDOARJONEWS.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo bisa berhemat untuk anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Awalnya KPU Sidoarjo mengajukan hibah dana Pilkada sebesar Rp 90,8 miliar. Kini berubah menjadi Rp 84,8 miliar. Artinya, ada penghematan anggaran sebesar Rp 6,019 miliar.
Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak, mengatakan penghematan anggaran ini bisa dilakukan usai ada surat Pemprov Jatim terkait pencermatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Karena sudah tidak lagi dalam masa pandemi covid-19, sehingga jumlah pemilih di setiap TPS bisa ditambah,” kata M Iskak, Jumat (20/10/2023).
Pada Pilkada 2020 lalu, ada sebanyak 423 pemilih di tiap TPS. Dan, ada penambahan pada Pilkada 2024 mendatang, yaitu 540 per TPS.
Dengan penambahan jumlah pemilih tersebut, maka secara otomatis ada pengurangan TPS. Dari sebelumnya berjumlah 3.540 TPS, saat ini menjadi 2.734 TPS.
“Ada pengurangan 806 TPS,” ucap mantan Aktivis PMII itu.
KPU Sidoarjo telah selesai melakukan negosiasi penganggaran untuk Pilkada. Saat ini hanya tinggal menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor.
“NPHD rencananya dilakukan Sabtu, 21 Okober 2023 nanti. Nanti yang tertuang di NPHD sebanyak Rp 84,8 miliar,” ucap Iskak.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pencairan dana tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen dari total anggaran Rp Rp 84,8 miliar.
Pencairan dana tersebut dapat dilakukan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD selesai. Sedangkan yang 60 persen, dapat dicairkan tahun depan.
Anggaran KPU Sidoarjo puluhan miliar itu paling banyak digunakan untuk logistik honorarium badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Sementara dana hibah anggaran Pilkada untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih belum mendapat persetujuan dari Pemkab Sidoarjo.
Bawaslu mengajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 30,4 miliar. Namun, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan Rp 20,5 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo, Fredik Suharto, mengatakan terkait dana hibah bagi Bawaslu saat ini sedang dalam pembahasan.
“Jadi nominalnya masih belum. Karena masih dibahas. Disesuaikan kebutuhan dan kekuatan anggaran daerah. Tapi segera setelah NPHD KPU,” ucapnya. (Ipung)
