KOTA, SIDOARJONEWS.id– Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai melakukan penataan dan pengelolaan parkir secara terpadu di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Kebijakan tersebut akan diberlakukan ketika Alun-alun Sidoarjo resmi di buka untuk umum.
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki, menyampaikan bahwa penataan ini dilakukan setelah pihaknya bertemu dan berdialog langsung dengan semua pihak yang terlibat sebagai pengelola parkir. Pengelola ini yang telah bertahun-tahun mengatur parkir di sekitar Alun-alun Sidoarjo.
“Hari ini kami sudah bertemu dan bersepakat terkait pengelolaan parkir di kawasan Alun-Alun. Dishub bermitra dengan pengelola lahan parkir lama untuk mengelola kantong-kantong parkir yang baru disediakan,” ujar Budi Basuki di sela peninjauan kantong parkir di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, Selasa (13/01/2026).
Budi menjelaskan lebih jauh, kawasan Alun-Alun Sidoarjo sejatinya tidak sepenuhnya disiapkan sebagai area parkir di tepi jalan. Namun, seiring tingginya aktivitas masyarakat, diperlukan pengelolaan yang tertib, terstruktur, dan sesuai aturan. Oleh karena itu, Dishub melakukan kajian potensi parkir yang melibatkan kalangan akademisi sebelum menetapkan skema pengelolaan.
“Hasil kajian tersebut kami sampaikan secara kekeluargaan. Alhamdulillah, beliau menyepakati target retribusi sesuai dengan tipe dan potensi masing-masing titik parkir,” jelas mantan Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Sidoarjo ini.
Usai bertemu dengan semua pengelola lahan parkir, Dishub bersama pengelola parkir juga turun langsung ke lapangan. Ini bertujuan memastikan batas-batas titik parkir yang dikelola untuk menghindari gesekan antar juru parkir (jukir). Penegasan area ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik di lapangan.
Budi Basuki juga menegaskan, seluruh jukir wajib mematuhi ketentuan tarif parkir yang berlaku. Untuk Tempat Khusus Parkir, tarif ditetapkan Rp3.000 untuk kendaraan roda dua (R2) dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat (R4). Sementara, untuk parkir di tepi jalan umum, tarifnya Rp2.000 untuk R2 dan Rp4.000 untuk R4, sesuai regulasi yang berlaku pada aturan resmi yakni Perda nomor 4 tahun 2025.
“Kami sepakat, semua menarik retribusi sesuai ketentuan. Tidak boleh ada tarif di luar aturan,” tegasnya.
Selain pemungutan retribusi, Dishub juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan. Jukir tidak hanya bertugas menarik parkir, tetapi juga mengatur kendaraan agar tertata rapi serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Dishub akan menempatkan petugas di sejumlah pos yang tersebar di kawasan Alun-Alun. Petugas Dishub akan siaga melakukan monitoring terhadap aktivitas parkir, bekerja sama dengan para pengelola parkir.
Terkait sistem pembayaran, Dishub Sidoarjo menargetkan penerapan pembayaran non-tunai (QRIS). Namun, implementasinya dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Dishub akan melihat kesiapan dan kondisi di lapangan sebelum penerapan penuh sistem elektronik.
“Ini sesuatu yang baru. Kami ingin ada penyesuaian dulu, sambil berjalan kami siapkan pembayaran non-tunai agar ke depan lebih transparan,” imbuhnya.
Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan target retribusi parkir sebesar Rp1 juta per hari untuk kawasan Alun-alun. Target ini disepakati bersama dan disesuaikan dengan potensi riil di lapangan.
Dishub juga memastikan kawasan tertentu tetap bebas parkir, di antaranya di depan Kantor Pemkab Sidoarjo, depan Monumen Jayandaru, serta di depan Masjid Agung karena telah tersedia kantong parkir khusus. Sementara area tertentu bersifat fleksibel, terutama saat ada kunjungan atau kegiatan besar.
“Untuk event-event di depan Pendopo Delta Wibawa, pengelolaan parkir akan dilakukan langsung oleh petugas Dishub dan tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penertiban, seluruh jukir yang terlibat akan dilengkapi rompi dan kartu identitas resmi, dan pada tahun ini direncanakan akan diberikan seragam lengkap. Total jukir yang terlibat sedikitnya 29 orang.
“Kami punya semangat yang sama, niat yang sama, untuk memperbaiki dan mengelola parkir di Sidoarjo agar tertib, transparan, dan masyarakat merasa aman saat memarkir kendaraannya,” pungkas Budi Basuki.
Salah satu pengelola parkir, Bambang Sulistiono, mengaku bersyukur dengan kebijakan baru tersebut. Ia menyebut, selama ini para jukir kerap berada dalam posisi serba sulit tanpa perlindungan dan kejelasan aturan.
“Terus terang, dengan aturan seperti ini kami merasa masih dimanusiakan. Saya berterima kasih kepada Pak Budi sebagai pimpinan dan juga Pak Wajar. Kami merasa tertolong,” ujar warga Kelurahan Magersari, Sidoarjo tersebut.
Menurut Bambang, kondisi jukir sebelumnya sangat berbeda. Ia menceritakan pengalaman pahit saat pengelolaan parkir masih berada di bawah pihak ketiga. Para jukir dituntut setor, namun tidak mendapatkan gaji tetap maupun perlindungan kerja.
“Dulu ikut PT, kami seperti diombang-ambing. Tidak dapat gaji, tapi tekanan setoran tinggi. Kalau ada kehilangan, kami juga yang disalahkan,” ungkapnya.
Sejak puluhan tahun lalu, Bambang mulai mengorganisasi jukir yang sebagian besar merupakan warga lokal dengan latar belakang pendidikan terbatas. Ia menyebut, mayoritas jukir adalah putra daerah yang membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup.
“Rata-rata anak-anak ini pendidikannya rendah, tidak punya ijazah. Saya hanya ingin bermanfaat untuk orang lain,” ucapnya.
(Yard)
