KOTA, SIDOARJONEWS.id – Suasana Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (17/9/2025) dipenuhi raut wajah serius dari puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hari itu, Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin langsung prosesi mutasi besar-besaran yang melibatkan 61 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Mutasi kali ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai langkah awal Subandi dalam merapikan organisasi pemerintahan. Ia menegaskan, mutasi merupakan bagian dari penyegaran sekaligus pengembangan talenta aparatur. Menurutnya, ASN harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan dan visi misi daerah.
“Melalui manajemen talenta pegawai, semua pejabat yang dilantik harus memiliki kecakapan administrasi dan teknis. Ini demi pengembangan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,” tegas Subandi dalam sambutannya.
Dalam pelantikan tersebut, delapan pejabat eselon II resmi menempati posisi strategis. M Ainur Rahman didapuk sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dr Atok Irawan didefinitifkan sebagai Direktur Utama RSUD RT Notopuro, dan Budi Basuki kini memimpin Dinas Perhubungan (Dishub). Selain itu, Misbakhul Munir dipercaya menakhodai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat, sementara Ridho Prasetyo ditunjuk sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP).
Pergantian lainnya adalah Rudi Setyawan yang sebelumnya memimpin DPMPTSP kini beralih menjadi Kepala Perpustakaan dan Kearsipan. Benni Airlangga dilantik sebagai Asisten I Administrasi dan Umum, sedangkan Noer Rahmawati atau Ima dipercaya menjadi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.
Selain delapan nama tersebut, ada empat pejabat yang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Mereka adalah Anjar S sebagai Inspektur, Redik Kusuma sebagai Kepala Dispendukcapil, Eni Rustiyaningsih sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, serta Edi Kurniadi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Adapun sisanya, sebanyak 49 pejabat administrator dimutasi. Posisi yang bergeser meliputi Kepala Bagian (Kabag), Camat, Kepala Bidang (Kabid), Sekretaris Kecamatan, hingga Kepala Sub Bagian di sejumlah perangkat daerah.
Namun, tidak semua jabatan eselon II terisi. Tercatat masih ada empat posisi kosong, yakni Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Dinas Kesehatan. Kursi strategis ini akan diisi pada mutasi tahap berikutnya.
Bupati Subandi memberikan pesan tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ada tiga amanah utama yang harus dipegang teguh. Pertama, menjaga integritas dengan bekerja jujur dan bersih. Kedua, melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Ketiga, menempatkan kepentingan publik di atas segalanya dengan membangun koordinasi antarlembaga.
“Emban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin para kepala OPD tidak lagi terkotak-kotak. Semua harus solid karena tugas utama kita adalah melayani masyarakat,” pesan Subandi.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya reformasi di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pondasi tata kelola ASN. BKD diminta terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional II Jawa Timur yang kantornya berada di Sidoarjo.
Bupati yang dikenal blak-blakan itu juga mengingatkan bahwa jabatan hanyalah amanah sementara. Ia mencontohkan banyak kepala daerah di Sidoarjo sebelumnya yang tersandung masalah hukum.
“Kalau Bupati selamat, maka OPD juga selamat. Jabatan ini hanyalah outsourcing. Yang utama adalah kita semua pelayan publik,” ujarnya.
Subandi menutup sambutannya dengan ajakan membangun Sidoarjo tanpa sekat. Ia berkomitmen setelah mutasi tahap kedua nanti akan diberlakukan pakta integritas agar pelayanan publik benar-benar bersih.
“Kalau Surabaya bisa, Sidoarjo juga harus bisa. Semua demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Ard)
