KOTA, SIDOARJONEWS.id – Upaya memperkuat kualitas birokrasi modern di Kabupaten Sidoarjo kembali memperoleh dorongan penting melalui kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Ia hadir secara langsung untuk memberikan motivasi, pengarahan, dan penguatan kepada seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala OPD yang berlangsung pada Senin (17/11/2025).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Sidoarjo hadir memenuhi ruangan, menandai keseriusan pemerintah daerah untuk terus membenahi kualitas kepemimpinan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Acara dibuka oleh Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn, didampingi Sekretaris Daerah, Dr. Fenny Apridawati, M.Kes.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi mengungkapkan apresiasi besar atas kehadiran Kepala BKN RI. Menurutnya, kedatangan Prof. Zudan merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai momentum tersebut sebagai suntikan energi baru bagi seluruh ASN, khususnya para pemimpin OPD yang memiliki peran strategis dalam jalannya roda pemerintahan daerah.
“Kehadiran Prof. Zudan merupakan kehormatan bagi kami semua dan menjadi semangat baru dalam memperkuat profesionalisme ASN di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi di hadapan peserta.
Bupati Subandi menegaskan bahwa pembinaan ASN merupakan proses berkelanjutan yang tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, pengembangan aparatur harus dimulai dari penataan sistem kerja, peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, hingga pada penguatan karakter dan integritas pemimpin. Ia menekankan bahwa kualitas organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Tanpa pemimpin yang kompeten dan berkarakter, reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan.
Sejalan dengan tema kegiatan, “Empati dalam Komunikasi Kepemimpinan”, Bupati Subandi menyoroti pentingnya empati sebagai elemen utama dalam kepemimpinan modern. Baginya, empati bukan sekadar kemampuan memahami perasaan orang lain, melainkan bagian penting dalam memastikan keputusan, komunikasi, dan tindakan seorang pemimpin benar-benar menyentuh kebutuhan bawahan serta masyarakat yang dilayani.
“Pemimpin yang baik tidak hanya cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mampu berempati, berkomunikasi efektif, dan memahami timnya,” tegasnya.
Menurut Bupati Subandi, seorang pemimpin OPD tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif atau kecepatan menyelesaikan tugas. Kepemimpinan yang efektif harus disertai dengan kemampuan membaca situasi emosional tim, memahami dinamika sosial di lapangan, serta menjaga hubungan kerja yang sehat dan manusiawi. Ia menekankan bahwa empati merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang harmonis, produktif, dan responsif.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa empati bukan sekadar soal menyampaikan instruksi atau menjalankan perintah dari atasan. Empati berkaitan dengan penciptaan hubungan yang bermakna antara pemimpin dan bawahan, hubungan yang memungkinkan terciptanya kepercayaan, loyalitas, serta motivasi kerja yang kuat. Tidak sedikit organisasi gagal mencapai tujuan karena pimpinannya tidak memahami kebutuhan nyata tim yang bekerja di lapangan.
“Para Kepala OPD diharapkan mampu mengasah komunikasi empatik, menumbuhkan kecerdasan emosional, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan bawahan dan masyarakat. Empati harus menjadi landasan pelayanan publik,” ujarnya lagi.
Bupati Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil. Komitmen itu bukan sekadar jargon, melainkan upaya nyata yang harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, tata kelola, serta perilaku aparatur.
Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat berjalan tanpa integritas para pemimpin. Pemimpin dengan integritas akan menularkan nilai positif kepada seluruh timnya. Sebaliknya, pemimpin yang mengabaikan integritas akan memicu budaya kerja yang negatif, yang pada akhirnya merusak citra pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi hanya bisa berjalan jika para pemimpin memiliki integritas,” tegurnya dengan nada tegas.
Kehadiran Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam acara tersebut juga memberi dampak besar bagi para peserta. Sebagai Kepala BKN, ia dikenal sebagai figur yang aktif mendorong transformasi ASN di seluruh daerah. Penguatan yang ia sampaikan dalam kegiatan ini menjadi referensi penting bagi seluruh kepala OPD Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas manajerial mereka.
Kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi bagi para pemimpin OPD dalam melihat kembali pola kepemimpinan yang selama ini mereka jalankan. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, pemimpin harus mampu bergerak lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih empatik. Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam memberikan kenyamanan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara profesional.
Di tengah era digital yang menuntut efisiensi, empati justru menjadi salah satu kunci mempertahankan kualitas pelayanan manusiawi. Bupati Subandi mengingatkan bahwa teknologi memang mempermudah pekerjaan birokrasi, tetapi sentuhan manusia tetap tidak dapat tergantikan. Masyarakat ingin dilayani oleh pemimpin yang peduli, bukan oleh birokrasi yang kaku.
Ia mengajak seluruh kepala OPD untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan, serta memperluas kemampuan kepemimpinan berbasis empati. Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar. Pemimpin harus terus membuka diri terhadap kritik, menerima masukan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Momentum kehadiran Kepala BKN ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa sumpah jabatan yang diemban setiap pemimpin OPD bukan sekadar formalitas. Bupati Subandi menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepada mereka memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar terhadap masyarakat Sidoarjo. Karena itu, setiap pemimpin harus menjalankan tugas dengan penuh kesadaran, menjaga integritas, dan selalu mengedepankan kepentingan publik.
Dengan semakin kuatnya dorongan untuk membangun birokrasi modern, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berorientasi hasil. Empati, integritas, dan profesionalisme kini menjadi standar baru dalam lingkungan kerja daerah. Para pemimpin OPD diharapkan dapat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kerja mereka, baik internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.
Acara ini diakhiri dengan sesi penguatan dari Kepala BKN RI, di mana para pimpinan OPD mendapatkan insight, strategi, serta motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa Sidoarjo berkomitmen untuk terus melahirkan birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Birokrasi yang humanis, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Dengan semangat baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap seluruh pimpinan OPD dapat menjadi role model kepemimpinan yang tidak hanya cerdas mengambil keputusan, tetapi juga mampu menyentuh hati timnya dan memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam. Empati kini bukan lagi tambahan, tetapi menjadi syarat utama terciptanya birokrasi modern yang profesional dan berintegritas. (Yard)
