PORONG, SIDOARJONEWS.id — Program Bantuan Keuangan (BK) Desa di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung selama tiga tahun. Salah satu tujuannya untuk pemerataan pembangunan di desa.
Berkat BK Desa, banyak pemerintah desa yang sukses membangun desanya. Baik fisik maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, tidak sedikit, Kepala desa (Kades) yang mengeluh, salah satu alasannya, tidak dapat BK karena tidak dekat dengan anggota DPRD Sidoarjo.
Dalam prakteknya, anggota DPRD Sidoarjo memang mempunyai kuasa penuh atas program BK Desa. Siapa yang dapat dan nominalnya berapa tergantung selera dewan.
Kepala Desa Dukuhsari, Ikhwan Widodo, mengaku kesulitan membangun desanya jika hanya mengandalkan Dana Sesa (DD) karena pengunaan anggaran DD sudah ada posnya masing-masing.
“Anggaran BK Desa sebagian besar kami gunakan untuk pembangunan fisik,” kata Ikhwan saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.
Apa yang dikatakan Ikhwan, juga diamini M Saifulloh Asy’ari, Kepala Desa Glagaharum, Kecamatan Porong. Asy’ari menyampaikan, dana BK Desa yang ia terima digunakan untuk membangun infrastruktur desa.
Pada tahun anggaran 2022, Pemdes Glagaharum mendapat dana BK Desa sebesar Rp 1.400.000.000. Dana ini digunakan untuk membangun gedung terpadu Rp 400.050.000.
Kemudian, digunakan untuk membangun gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 593.810.000. Dan, sisanya, atau sebesar Rp 406.140.000, dipakai untuk pembangunan kanopi, gapura desa, perbaikan atau renovasi punden desa, dan paving jalan makam umum.
“Untuk masing-masing nilainya, sudah lupa, m
Mas. Itu tahun (2022, red) lalu. Pekerjaan kades itu banyak, tidak hanya ngurusi BK saja,” ucap M. Saifulloh saat ditemui dikantornya, Rabu (15/11/2023).
M. Saifulloh mengatakan, dana BK yang berjumlah Rp 1,4 miliar itu didapatkan dari dua anggota DPRD Sidoarjo. Adalah Rp 1 miliar dari Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus dan Rp 400 juta dari Wahyudin Zuhri anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB.
“Dari Pak Emir Rp 1 Miliar, sedangkan yang Rp 400 (juta, red) dari Haji Udin,” akunya.
Pada tahun 2022 lau, Desa Kesambi Kecamatan Porong mendapatkan dana BK Desa cukup besar, Rp 1.325.000.000. Anggaran tersebut digunakan membangun gedung serbaguna sebesar Rp 990.600.000. Di depan gedung serbaguna tersebut juga ada prasasti pembangunan gedung tersebut.
Sedangkan sisanya atau sebesar Rp 334.400.000 belum diketahui digunakan untuk membangun apa saja. Kades Kesambi, Abd Kafid, belum bisa dimintai keterangan terkait peruntukan BK Desa tahun 2022 itu.
Begitu juga dengan Emir Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo yang belum mau dikonfirmasi sampai berita ini diturunkan.
Berdasarkan pantauan dilapangan, gedung serbaguna yang baru setahun selesai dikerjakan itu catnya sudah terlihat kusam dan terkelupas dibeberapa bagian.
Begitu juga dengan tembok bangunan yang terlihat beberapa retakan, khususnya disisi selatan bagian atas terlihat retakan memanjang kebawah.
Hal yang sama juga terjadi dengan gedung Bumdes Glagaharum. Atap yang terbuat dari seng itu terlihat kusam seperti barang bekas, kotor dengan lumpur yang sudah mengering, retak-retak seperti atap yang sudah lama dipakai.
Bahkan retakan terlihat sangat mencolok dibawah tulisan “Pujasera Kuliner Sawah” dari atas kebawah atau sebaliknya.
Ada 6 stand yang dibangun dalam Bumdes Glagaharum. Namun hanya ada 1 stand yang terlihat dipergunakan, sedangkan 5 stand lainnya terlihat kosong tidak ada yang menyewa. Meskipun nilai sewanya relatif cukup murah, yaitu sebesar Rp 350.000 setiap bulannya. (Ipung)
