KOTA, SIDOARJONEWS.id — Ratusan perangkat desa yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi demonstrasi di depan Pendapa Delta Wibawa, Selasa, (20/06/2023) pagi.
Aksi ratusan perangkat desa yang mengaku tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini menuntut tentang ketentuan pengaturan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa, sekretaris desa, hingga perangkat desa (Kasi, Kaur, dan Kasun).
Tak hanya itu, aksi mereka yang mengenakan seragam lengkap berwarna keki ini, juga menuntut kenaikan tunjangan purna tugas bagi perangkat desa.
Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo, Dian Sudariyanto bersama rekan-rekan PPDI Kabupaten Sidoarjo melakukan demonstrasi ini untuk menagih janji Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang disampaikan dua tahun lalu.
Mereka membawa tuntutan sebagai berikut:
1. Siltap Kepala Desa sebesar Rp 5.000.000/bulan.
2. Siltap Sekretaris Desa Sebesar Rp 3.500.000/bulan.
3. Siltap Perangkat Desa Kasi, Kaur, dan Kasun sebesar Rp 3.000.000/bulan.
4. Tunjangan purna tugas perangkat desa sebesar Rp 50.000.000.
“Tidak lain, tidak bukan, kami menagih janji Gus Bupati,” ucapnya disela-sela demonstrasi.
Sejak sekitar pukul 09.00 WIB, ribuan pendemo sudah terlihat berkumpul di area pendopo yang berada di sebelah Utara Alun-alun Sidoarjo tersebut. Mereka membawa sejumlah spanduk tuntutan diantaranya bertuliskan “Kebutuhan Mundak Siltap Gak Mundak, Gak Bahaya Ta..”
PPDI Kecamatan Tulangan juga nampak terlihat membawa spanduk tuntutan yang bertuliska “Gus Bupati… Kebijakan Njenengan Adalah Tempat Pengabdian Kami. Bukti Janji Njenengan Adalah Nyawa Keluarga Kami. Teken Kenaikan Siltap & Purna Tugas”.
Sementara itu, perwakilan dari PPDI Kecamatan Sidoarjo Kota membawa pesan bertuliskan “Gus Bupati.. Kami Mendukung Njenengan Hadir Bersaksi Bahwa Njenengan Mewujudkan Janji & Bukti. Siltap Naik Purna Tugas Naik”.
Usai beberapa menit berorasi mengenakan pengeras suara di depan gerbang pintu pendopo, belasan perwakilan dari pendemo berhasil ditarik masuk untuk audensi di dalam pendopo. Di dalam, pendemo ditemui diantaranya oleh pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo; Pj Sekda, Andjar Surjadianto, dan Asisten 1 Setda Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman.
Bupati Gus Muhdlor dan Wakil Bupati Subandi tidak nampak dalam pertemuan yang berdurasi sekira 60 menit itu. Sekira pukul 11.30 WIB, perwakilan pendemo dan seluruh peserta audensi berjalan keluar dan menyampaikan hasil audensi singkat tersebut.
M. Dhamroni Chuldori perwakilan dari DPRD Sidoarjo menyampaikan kepada pendemo, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemkab dan siap mengawal PPDI.
“Konsep hitung-hitungan versi dari PPDI dengan konsep dari Pemkab bakal kami kaji. Nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan APBD di Sidoarjo. Kami tidak ingin memberikan janji palsu. Kami berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut,” ucap pria yang juga sebagai anggota badan anggaran (Banggar) di DPRD Sidoarjo.
Senada dengan Dhamroni, perwakilan dari Pemkab Sidoarjo lewat Asisten 1 Setda Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman menjelaskan, pihaknya akan menghitung berapa jumlah besaran kenaikannya, nanti disesuaikan dengan kemampuan APBD.
“Kami memiliki beberapa skema hitung-hitungannya dan akan menyarankan kepada bapak bupati. Prinsipnya meraka akan tetap diakomodir,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No. 77 tahun 2018 dituangkan bahwa penghasilan tetap kepala desa sebesar sebesar Rp 3.650.000, sekretaris desa Rp 2.555.000, dan perangkat desa Rp 2.190.000. (Ard)
