KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sidoarjo, menolak usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kememndagri).
PMII Sidoarjo menilai wacana tersebut dinilai tidak sesuai dengan reformasi birokrasi.
“Ketika Polri berada dibawah Kemendagri maka akan semakin besar kemungkinan bahwa Polri akan dijadikan alat politik” kata Ketua PC PMII Sidoarjo, Putri Maulidina kepada SidoarjoNews.id, Selasa (3/12/2024).
Putri menegaskan, bahwa wacana mengubah struktur Polri hendaknya jangan hanya dilandasi oleh dugaan tidak netral dari aparat kepolisian pada penyelenggaraan pilkada.
“Jadi harus ada kajian yang mendalam, jangan berlandaskan asumsi dan dugaan semata,” ujarnya.
Independensi dan netralitas Polri dinilai sudah bagus di dalam penyelenggaraan pemilu hingga pilkada. Ini, tambah Putri, sehingga terciptanya kondusifitas maka jangan sampai wacana yang dianggap solusi malah menjadikan sebuah problem baru.
Selain itu, Putri menilai, jik perlu dilakukan adanya perubahan maka seharusnya hal tersebut melalui proses yang matang dan kajian hukum secara mendalam. Selain itu dalam proses tersebut juga harus melibatkan berbagai pihak serta pemangku kebijakan.
“Jika Polri di bawah Kemendagri maka menjadi kemunduran reformasi birokrasi,” pungkasnya. (Ipung)
