KOTA, SIDOARJONEWS.id — Bawaslu Sidoarjo mengadakan rapat koordinasi bersama jajaran panwascam dalam rangka mempersiapkan “Rumah Dat”a untuk Pilkada serentak 2024.
Rapat koordinasi pembentukan Rumah Data ini untuk menjaga transparansi dan integritas serta akuntabilitas pelaksanaan pilkada melalui ketersediaan data secara digital melalui rumah data.
Founder Institute of Research and Public Development (IRPD) Nanang Haromain dihadirkan sebagai narasumber dalam acara yang dilaksanakan di Favehotel Sidoarjo, Kamis (30/5/2024)
Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha mengatakan, salah satu atensi dari Bawaslu RI adalah data. Data-data pengawasan selama ini masih terpisah-pisah. Belum sepenuhnya berbentuk digital.
“Rumah data ini harapan semua data ini tersentral, sehingga memudahkan Bawaslu untuk melakukan mitigasi terkait persoalan yang krusial di pemilu maupun pilkada,” kata Agung.
Agung menjelaskan bahwa selama Pemilu 2024 kemarin di Jawa Timur lebih 1,5 juta laporan hasil pengawasan. Untuk Kabupaten Sidoarjo laporan hasil pengawasan lebih dari 200 ribu laporan.
Untuk itu, rumah data ini berfungsi untuk memuat laporan hasil pengawasan, dugaan pelanggaran maupun penanganan pelanggaran serta proses-proses sengketa yang sedang ditangani.
Rumah data ini juga secara digital. Sehingga masyarakat yang ingin mengetahui, berbentuk infografis. Misalnya terkait netralitas, sengketa proses atau yang lainnya.
“Rumah data ini akan di design supaya publik bisa mengetahui day to day. Tapi ini masih menunggu kesiapan,” ungkapnya.
Sementara, Nanang Haromain Founder IRPD mengapresiasi keseriusan Bawaslu dalam menyiapkan rumah data.
Karena ini juga bagian edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui data-data proses penanganan pelanggaran atau hasil pengawasan.
“Harapan kami dengan rumah data ini penyelenggara pemilu lebih terbuka lagi, terkait proses-proses yang tengah dilakukan,” ujarnya.
Menurut Nanang, dengan tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pesta demokrasi ini akan menjadikan pemilu yang lebih berkualitas. Karena bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pemilu.
“Kalau KPU kemarin membuka data silon kepada publik, harapan yang sama juga dapat dilakukan bawaslu untuk lebih terbuka terhadap hasil pengawasannya,” pungkasnya. (ipung).
