KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemkab Sidoarjo sudah mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Untuk KPU Sidoarjo sebesar Rp 90,8 miliar, Bawaslu Rp 20,5 miliar. Sementara Polresta Sidoarjo Rp 3,6 miliar dan Kodim 0816/Sidoarjo Rp 700 jutaan.
Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak, mengaku masalah dana hibah sudah tuntas, nominalnya juga sesuai yang diajukan. Tanggal 14 Oktober dijadwalkan pemandangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Sementara itu, Bawaslu Sidoarjo belum sepakat terkait nominal hibah Pilkada 2024. Sebab, anggaran Rp 20,5 miliar terlalu kecil. Tidak cukup untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Kemarin kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 30,4 miliar,” kata Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha saat dikonfirmasi pada Rabu (11/10/2023).
Agung menambahkan, anggaran puluhan miliar itu paling besar memang digunakan untuk honor pejabat Adhoc. Juga kebutuhan operasional Bawaslu Sidoarjo.
“Kita, kan, juga ada Gakkumdu, kan. Itu yang harus kita fasilitasi dan juga beberapa tematik yang harus dikerjakan,” ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, beberapa sosialisasi terkait isu politisasi SARA, politik uang, dan juga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Agung, pihaknya sebenarnya tidak masalah jika program ini dihilangkan.
“Tetapi harus ada agreement yang masuk dalam NPHD. Misal, program netralitas ASN dikerjakan Bakesbangpol dan BKD. Itu tidak masalah. Tapi harus jelas diawal,” ujarnya.
Intinya, lanjut Agung, isu terkait SARA dan money politics harus disuarakan semua pihak. Sehingga masyarakat semakin sadar.
“Negosiasi kita sebenarnya longgar. Kalaupun toh fasilitasi komputer atau printer Panwascam di kecamatan mau disediakan Pemda, ya monggo, tapi harus ada pinjam pakai,” imbuhnya.
Untuk itu, Bawaslu Sidoarjo masih menunggu jadwal review anggaran dari Bakesbangpol Sidoarjo. “Kita juga sudah sampaikan rincian biaya pilkada yang kita usulkan,” pungkasnya. (Ipung)
