KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat upaya penanganan sampah melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sekaligus mengantisipasi ancaman krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon.
Selain melakukan pemetaan TPS 3R, Pemkab Sidoarjo juga mendorong penguatan sistem pengelolaan berbasis digital serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa. Upaya tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurutnya, seluruh elemen pemerintahan hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom pada Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang akan diterapkan nantinya disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemetaan menjadi langkah awal yang penting sebelum dilakukan intervensi terhadap fasilitas maupun sistem pengelolaan yang ada.
Menurut Subandi, pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin kompleks pada masa mendatang. Ia menilai penanganan yang terlambat hanya akan memperbesar beban lingkungan dan pelayanan publik.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memanfaatkan dashboard digital untuk mendukung pengelolaan persampahan. Sistem tersebut dirancang untuk memudahkan pemantauan kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
Menurutnya, penggunaan teknologi informasi akan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang beroperasi di wilayahnya. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya.
Data yang sama juga menunjukkan bahwa volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilahan sampah dari sumbernya masih perlu ditingkatkan agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.
Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar. DLHK mencatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Sementara itu, anggaran sebesar Rp14,12 miliar akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R yang masuk kategori berkinerja sedang. Dukungan tersebut meliputi pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan bahwa dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih memiliki kinerja rendah. Selain itu, terdapat 25 TPS 3R yang saat ini tidak aktif.
Padahal, keberadaan TPS 3R memiliki peran penting sebagai ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga. Saat ini, TPS 3R melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah terjangkau layanan persampahan.
Selain peningkatan fasilitas, Pemkab Sidoarjo juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah desa diminta berperan aktif dalam mengawasi titik-titik rawan pembuangan liar.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang sering menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penindakan bagi masyarakat yang melanggar aturan.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Griyo Mulyo Jabon dan menghindarkan Kabupaten Sidoarjo dari ancaman krisis sampah pada masa mendatang.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.
(Yard)
