KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan parkir belum optimal meski sudah dikelola pihak ketiga yaitu PT Indonesia Sarana Service (ISS).
ISS disebut-sebut belum menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak.
ISS diwajibkan menyetor Rp 550 juta setiap bulan, namun sejak bulan Januari sampai November lalu belum pernah dilakukan pembayaran, alhasil Pemkab Sidoarjo gagal mendapat PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir.
Situasi tersebut membuat DPRD Sidoarjo bersuara. Dishub diminta untuk mencari sistem alternatif untuk bisa memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor perparkiran.
“Kita kepingin di Dishub itu ada kajian khusus terkait konsep pengelolaan parkir yang pas di tahun 2025 besok,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).
Konsep baru, lanjut Abdillah Nasih, bisa langsung diterapkan setelah proses kerjasama dengan pihak ketiga PT ISS selesai. Karena sekarang, sebagian area parkir di Kota Delta masih dikelola secara konvensional dengan berkerja sama dengan pihak ketiga.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, belajar dari sejumlah daerah untuk efektifitas pengelolaan parkir dikerjasamakan langsung dengan pengelola setempat.
Misalnya, di Jalan Gajah Mada. Setelah dilakukan kajian potensi pendapatan parkirnya Rp 100 juta, Dinas Perhubungan langsung kontrak dengan juru parkir setempat.
“Kerjasama dengan sistem bagi hasil, kemarin disepakati 60% dari Dishub, 40% pengelola,” ujarnya.
Ketua DPRD Sidoarjo memaparkan, dari hasil kajian yang dilakukan Universitas Airlangga, ada sekitar 89 titik parkir yang bisa langsung dikelola.
“Titik tersebut bisa dikerjasamakan, jadi tidak hanya satu pengelola saja,” ujarnya.
Jumlah titik parkir nanti bisa berkembang seiring berjalannya waktu.
“Yang penting sekarang PAD dari parkir bisa masuk ke kas daerah,” tambah Abdillah Nasih yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo itu.
Dia menegaskan, konsep tersebut bisa dilakukan setelah semua proses kerjasama Dinas Perhubungan dengan PT Indonesia Sarana Service sudah selesai. (ipung)
