Minggu, November 30, 2025
BerandaPemerintahanPelepasan Merpati dan Ikrar Anti Korupsi Warnai Hakordia Sidoarjo 2025, Ini Pesan...

Pelepasan Merpati dan Ikrar Anti Korupsi Warnai Hakordia Sidoarjo 2025, Ini Pesan Sekda

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan rangkaian acara besar dan melibatkan ribuan peserta, Jumat (28/11). Perayaan yang berlangsung di Parkir Timur GOR Sidoarjo ini menjadi momentum kuat Pemkab Sidoarjo untuk menegaskan sikap tegas melawan segala bentuk praktik korupsi.

Peringatan tahun ini mengangkat tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah daerah, kegiatan ini juga dibuka untuk masyarakat, pelajar, mahasiswa hingga pelaku UMKM. Puluhan stan UMKM disediakan oleh Pemkab Sidoarjo sebagai bentuk dukungan gerakan antikorupsi yang melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Acara dimulai sejak pagi dengan senam bersama seluruh ASN Sidoarjo. Ratusan aparatur terlihat antusias memadati area GOR, sekaligus menjadi simbol gerakan kolektif membangun integritas. Usai senam, rangkaian acara dilanjutkan dengan orasi kebangsaan terkait budaya anti korupsi oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri.

Dalam kesempatan itu, Mia memberikan penegasan bahwa korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Ia mengajak seluruh ASN Sidoarjo memahami batasan dan rambu hukum pidana korupsi agar tidak terjerumus dalam penyimpangan.

Ia juga menekankan bahwa setiap pelaksanaan program publik harus bebas dari intervensi kepentingan dan tekanan pihak tertentu. Bila terjadi keraguan dalam proses administrasi maupun pengadaan, Mia mendorong ASN untuk berkonsultasi langsung dengan institusi Kejaksaan sebagai bentuk pendampingan hukum preventif.

“Jika ada kebingungan atau perbedaan interpretasi aturan, komunikasi dengan teman-teman Kejaksaan bisa dilakukan. Tujuannya agar semua pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan risiko pidana di kemudian hari,” ujar Mia dalam orasinya.

Ia juga memperingatkan agar ASN tidak memasukkan kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan atasan dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, benturan kepentingan merupakan celah besar terjadinya korupsi.

“Ketika memiliki kewenangan menentukan siapa yang mengerjakan suatu proyek lalu muncul tekanan atau kepentingan lain, panjenengan berhak menolak. Sebab nantinya kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Setelah orasi selesai, acara dilanjutkan dengan ikrar Patriot Integritas Muda Kabupaten Sidoarjo yang dibacakan oleh puluhan pemuda terpilih sebagai simbol terciptanya generasi muda berintegritas tinggi. Pemkab juga menyerahkan banner kampanye anti gratifikasi dan anti korupsi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah memperkuat gerakan kolektif di lingkungan pemerintahan.

Salah satu momen simbolik yang menarik perhatian peserta adalah pelepasan burung merpati oleh para pejabat yang hadir, sebagai representasi komitmen bebas korupsi dan harapan terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan.

Rangkaian acara semakin meriah dengan flashmob gerakan anti korupsi oleh mahasiswa Universitas Airlangga. Selain itu, TP-PKK Desa Kwangsan Kecamatan Sedati turut menyuarakan semangat antikorupsi melalui penampilan paduan suara. Dukungan dari generasi muda juga terlihat melalui penampilan puluhan siswa-siswi SMPN 2 Sidoarjo yang secara tegas menyatakan menolak segala bentuk tindak korupsi.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Aspidum Kejati Jawa Timur Joko Budi Darmawan, Komisaris Independen Bank Mandiri Mia Amiati, serta Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih. Seluruh kepala OPD Sidoarjo turut hadir memperkuat komitmen bersama.

Dalam sambutannya, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menegaskan bahwa semua ASN wajib menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Ia menekankan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, komitmen itu tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh ASN.

“Tanpa dukungan panjenengan semua, kita tidak akan pernah berhasil,” tegas Fenny.

Fenny berharap Hakordia 2025 menjadi pengingat sekaligus pendorong agar ASN Sidoarjo terus konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalitas. Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci percepatan pembangunan daerah.

“Mari maknai Hakordia ini dengan terus menjaga pemerintahan yang bersih. Insyaallah jika birokrasi bekerja dengan integritas, proses pembangunan akan berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Sidoarjo Andjar Surjadianto menambahkan bahwa Hakordia 2025 tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga disertai berbagai program nyata untuk pencegahan korupsi. Salah satunya adalah program edukasi dini pencegahan korupsi kepada siswa SMP. Hingga tahun 2025, sebanyak 27 SMP negeri dan swasta di Sidoarjo telah mendapatkan materi edukasi tersebut.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga menjalankan pilot project Desa Anti Korupsi yang kini telah menghasilkan empat desa nominator yang dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Empat desa tersebut adalah Desa Kwangsan (Sedati), Desa Wadungasri (Waru), Desa Simoketawang (Wonoayu), dan Desa Trompoasri (Jabon).

Andjar juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki tiga penyuluh anti korupsi resmi yang telah tersertifikasi oleh LSP KPK dan BNSP. Pemkab juga membentuk Patriot Integritas Muda Kabupaten Sidoarjo, wadah bagi 14 pemuda yang memiliki karakter, wawasan, dan kreativitas dalam menyebarkan budaya anti korupsi, termasuk melalui media sosial.

“Tahun ini ada 40 finalis Patriot Integritas Muda tingkat Jawa Timur. Dari jumlah itu, 14 anak berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Ini menunjukkan komitmen generasi muda kita dalam gerakan anti korupsi,” ujar Andjar.

Dengan beragam program dan pelibatan berbagai elemen masyarakat, peringatan Hakordia 2025 di Sidoarjo diharapkan tidak hanya menjadi acara tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di semua lini kehidupan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari hal kecil, dibangun secara kolektif, dan dilakukan secara berkelanjutan.

(Yard)

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKUTI

9,207FansSuka
26,962PengikutMengikuti
36,400PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

BERITA POPULER