KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemkab Sidoarjo belum dapat memastikan apakah anggaran hibah Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada 2024 bisa ditambah atau tidak.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo, Fredik Suharto, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil review anggaran dari Pemprov Jatim.
“Ya, kita tunggu hasil review dari Pemprov dulu,” kata Fredik Suharto saat dikonfirmasi, Jumat (13/10/2023).
Kapan hasil review APBD Perubahan akan turun? Mantan Kepala Dinas PMD Sidoarjo itu belum dapat memastikan.
“Kalau sudah turun, secepatnya kita lakukan pembahasan dan kita juga nunggu arahan dari pak bupati,” ujarnya.
Selain itu, kekuatan anggaran APBD Sidoarjo menjadi faktor penting dalam menentukan besaran anggaran hibah Pilkada 2024.
Bukan tidak mungkin nanti bisa juga dilakukan efisiensi di beberapa bagian. “Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa,” pungkasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Untuk KPU Sidoarjo sebesar Rp 90,8 miliar, Bawaslu Rp 20,5 miliar. Sementara Polresta Sidoarjo Rp 3,6 miliar dan Kodim 0816/Sidoarjo Rp 700 jutaan.
Bawaslu Sidoarjo belum sepakat terkait nominal hibah Pilkada 2024. Sebab, anggaran Rp 20,5 miliar terlalu kecil. Tidak cukup untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Kemarin kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 30,4 miliar,” kata Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha.
Agung menambahkan, anggaran puluhan miliar itu paling besar memang digunakan untuk honor pejabat Adhoc. Juga kebutuhan operasional Bawaslu.
“Kita, kan, juga ada Gakkumdu, kan. Itu yang harus kita fasilitasi dan juga beberapa tematik yang harus dikerjakan,” tutupnya. (Ipung)
