KOTA, SIDOARJONEWS.id – Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan akan menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang menyeret namanya. Ia menyatakan siap melaporkan balik pihak-pihak yang dinilai telah menyampaikan laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026). Ia menyebut tudingan yang diarahkan kepadanya telah mencederai nama baik pribadi maupun jabatannya sebagai kepala daerah.
Subandi pun akhirnya membuka kembali cerita lama terkait pengelolaan dana kampanye Pilkada Sidoarjo 2024, saat ia berpasangan dengan Mimik Idayana. Menurutnya, dana tersebut sejak awal merupakan anggaran Pilkada yang dikelola oleh pihak tertentu dan bukan dana investasi sebagaimana yang dilaporkan.
“Semuanya itu anggaran Pilkada yang dikelola oleh Bapak Haji Mulyono. Selama ini yang berhubungan antara Pak RM dengan Pak Mulyono. Karena saya dengan Bu Mimik biaya Pilkada itu 50 persen, 50 persen,” ujar Subandi.
Ia juga menegaskan, bahwa penunjukan pengelola dana kampanye tersebut juga dilakukan atas sepengetahuan Rahmad Muhajirin (RM), yang merupakan suami dari Mimik Idayana.
Klarifikasi Dana Pilkada dan Pemeriksaan di Bareskrim Polri
Subandi menjelaskan, alasan penunjukan Haji Mulyono sebagai pengelola anggaran Pilkada dilatarbelakangi oleh situasi politik keluarga pasangannya saat itu. Menurutnya, RM dan keluarganya juga tengah mencalonkan diri di berbagai level legislatif.
“Karena Pak Rahmat mencalonkan DPR RI, Bu Mimik DPRD Provinsi, anaknya DPR Kabupaten, keponakannya juga DPR Kabupaten meskipun tidak jadi, maka saya minta yang mengelola anggaran Pak Mulyono,” jelasnya.
Lebih lanjut, Subandi juga mengungkap, bahwa dirinya pernah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan investasi bodong senilai Rp28 miliar. Namun, ia menegaskan, dana tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai investasi.
“Saya pernah diperiksa di Bareskrim Polri. Saya ceritakan apa adanya. Uang itu ditransfer melalui PT Jaya Makmur Rafi Amandiri. Tahun 2021, saya sudah jadi direktur. Kalau diarahkan ke kita, niatnya itu dana Pilkada kok dilaporkan investasi,” ungkapnya.
Menurut Subandi, jika dana tersebut merupakan investasi, tentu akan ada kejelasan perjanjian serta keterangan tujuan transfer yang jelas. Hal inilah yang menurutnya menjadi dasar kuat untuk meluruskan persoalan secara hukum.
Subandi: Pelaporan Ini Berpotensi Membuat Sidoarjo Gaduh
Atas dasar itu, Subandi memastikan akan mengambil langkah hukum sebagai bentuk pembelaan diri. Ia menyebut pelaporan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di Sidoarjo.
“Saya juga nanti akan melaporkan balik atas nama saya sebagai bupati. Maksud kita, kalau mencalonkan bupati jangan seperti ini. Istrinya sudah jadi Wakil Bupati, kok sekarang melaporkan bupati. Kalau seperti ini, Sidoarjo akan gaduh,” tegasnya.
Subandi juga secara terbuka menyebut bahwa laporan ke Bareskrim Polri dilakukan oleh RM beserta rekan-rekannya.
“Pelapornya atas nama RM sendiri dan kawan-kawan. Semestinya suami Wakil Bupati Sidoarjo bisa memberi contoh yang baik, bukan seperti ini,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas tersebut, Subandi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik di Kabupaten Sidoarjo.
Pelaporan terhadap Subandi bermula dari adanya laporan dugaan investasi bodong yang menyeret aliran dana sebesar Rp28 miliar. Laporan tersebut masuk ke Bareskrim Polri dan kemudian memicu pemeriksaan terhadap Subandi.
Kasus ini mencuat ke ruang publik lantaran pelapor diketahui memiliki hubungan dekat dengan lingkar kekuasaan Pilkada Sidoarjo. Sehingga menimbulkan polemik dan spekulasi politik. Subandi menilai pelaporan tersebut sarat kepentingan.
(Yard)
