KOTA, SIDOARJONEWS.id – Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana kembali menjadi sorotan publik. Perseteruan keduanya mencuat setelah pelantikan mutasi dan rotasi 61 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada Rabu (17/9/2025) lalu.
Wabup Mimik merasa keputusan itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ia mengungkap, semestinya mutasi hanya melibatkan 31 ASN untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, dalam praktiknya justru 61 ASN yang dimutasi dan dilantik tanpa sepengetahuannya sebagai pengarah Tim Penilai Kerja (TPK).
“Sejak awal TPK dibentuk, saya sebagai pengarah sudah menegaskan bahwa proses mutasi harus transparan. Tujuannya untuk mengisi 31 jabatan dengan 79 kandidat yang diajukan. Tapi pelaksanaannya berbeda, sehingga saya mengirim surat klarifikasi tanggal 16 September,” ujar Mimik, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, mekanisme mutasi itu melanggar aturan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS serta UU Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sistem Merit. Ia juga menilai terdapat ASN berprestasi yang justru tidak masuk dalam daftar pelantikan. Mimik menegaskan siap melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Subandi menanggapi santai ancaman wakilnya tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi sudah sesuai prosedur, bahkan melalui digitalisasi menggunakan layanan Integrated Mutasi (I-Mut). Sistem ini, kata dia, memastikan mutasi dilakukan transparan dan sesuai regulasi.
“Mutasi ini sudah sesuai aturan. Bahkan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyetujui. Jadi silakan kalau ada yang tidak puas, prosesnya tetap sah,” tegas Subandi, Senin (22/9/2025).
Ia juga menepis isu adanya jual beli jabatan. Menurutnya, perbedaan pandangan dengan Wabup adalah hal wajar dalam dinamika pemerintahan. “Kita terbuka, kalau ada masukan silakan. Tidak ada masalah,” pungkasnya.
Perseteruan ini menambah daftar panjang gesekan politik antara Bupati dan Wabup Sidoarjo. Warganet ramai menyoroti kisruh tersebut, terlebih isu mutasi ASN kerap dikaitkan dengan praktik politik kekuasaan dan dugaan tidak transparan.
Ketegangan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana bukan kali pertama terjadi. Sejak awal masa kepemimpinan, keduanya kerap berbeda pendapat dalam pengambilan kebijakan strategis di Pemkab Sidoarjo. Wabup Mimik menekankan pentingnya transparansi, sementara Bupati Subandi sering menegaskan bahwa semua prosedur sudah melalui jalur resmi.
Puncaknya muncul dalam isu mutasi ASN. Wabup merasa dilangkahi karena jumlah ASN yang dilantik lebih banyak dari kesepakatan awal. Bupati, di sisi lain, berdalih bahwa keputusan mutasi sudah sesuai sistem manajemen modern (I-Mut) dan mendapat restu BKN. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat hubungan keduanya kian panas hingga berpotensi masuk meja Kemendagri. (Ard)
