KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengumumkan hasil pemeriksaan tes kesehatan dua bakal calon bupati dan bakal calon wakil Sidoarjo. Bagaimana hasilnya?
Anggota KPU Sidoarjo, Divisi Teknis Penyelenggara, Haidar Munjid, mengatakan, proses tes kesehatan calon kepala daerah ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2024 di RSUD Dr. Soetomo, Kota Surabaya.
Kedua paslon yang mengikuti tes kesehatan adalah pasangan Subandi – Mimik Idayana dan Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo.
“Dari hasil pemeriksaan tim dokter dari RSUD Dr. Soetomo, menyimpulkan, kedua paslon dinyatakan mampu. Artinya, sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ucap Haidar saat dikonfirmasi, Selasa (03/9/2024)
Haidar menambahkan, setelah proses tes kesehatan selesai, KPU Sidoarjo akan melakukan verifikasi administrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua persyaratan yang dilampirkan saat mendaftar sesuai dengan aturan, misalnya keabsahan ijazah dan seterusnya.
“Dokumen persyaratan yang diserahkan kepada KPU akan kami verifikasi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, penyerahan hasil tes kesehatan dua pasangan calon di Pilkada Sidoarjo diterima oleh Anggota KPU Sidoarjo, Divisi Teknis Penyelenggara, Haidar Munjid dengan didampingi sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Senin (2/9/) kemarin.
Untuk diketahui, calon bupati Sidoarjo Subandi dan calon wakil bupati Mimik Idayana diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, serta partai non parlemen seperti Hanura, Partai Buruh, PKN, Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.
Partai Gerindra saat ini mendapat 9 kursi DPRD Sidoarjo, Golkar 5 kursi, dan Demokrat 2 kursi legislatif.
Sementara itu, calon bupati Sidoarjo Achmad Amir Aslichin dan calon wakil bupati Edi Widodo diusung PKB, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, dan PPP serta parpol non parlemen seperti PSI dan PBB.
PKB merupakan partai pemenang di Sidoarjo dengan 15 kursi DPRD, PDIP 9 kursi, PAN 4 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PKS 3 kursi, dan PPP 1 kursi legislatif. (Ipung)
