BUDURAN, SIDOARJONEWS.id – Isu ketidaknetralan penyelenggara pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang santer jadi perbincangan publik. Baru-baru ini, muncul deklarasi 12 kades di Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang dugaannya mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran.
Untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan jurdil, aman, dan damai, Plh Gubernur Jatim, Adhy Karsono, menegaskan netralitas ASN dan penyelenggara pemerintah merupakan harga mati.
“Kalau dilihat dari hasil evaluasi pemilu 2019 lalu, ketidaknetralan ASN ini yang banyak memicu terjadinya pelanggaran pemilu. Makanya kami sering sampaikan netralitas ASN harga mati,” kata Plh Gubernur Jatim, Adhy Karyono, saat meninjau kesiapan pengiriman logistik Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Selasa (13/2/2024).
Adhy menyatakan, bahwa pihaknya telah berkomitmen dan sepakat dengan seluruh bupati/wali kota dan sekda se-Jawa Timur untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kita sudah sepakat dan dibuktikan dengan gencar melakukan sosialisasi dalam menjaga netralitas ASN maupun penyelenggara pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sekda Jatim itu menegaskan, jika diketahui ada aparatur pemerintah yang terbukti tidak netral maka akan langsung di proses.
“Jika ditemukan ada yang tidak netral, baik ASN atau aparatur, perangkat desa dan sebagainya akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (ipung)
