KOTA, SIDOARJONEWS.id — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo terus mencari celah untuk dapat menampung ribuan tenaga honorer Pemkab Sidoarjo.
Berbagai cara telah disiapkan dalam menata pegawai non-ASN di kota Delta yang berjumlah 8.753 orang.
Ribuan pegawai non-ASN tersebut tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, pegawai kontrak Sekda, 104 orang.
Baca Juga: 5 Alternatif BKD Selamatkan Tenaga Honorer Pemkab Sidoarjo, Dititipkan ke Jasa Outsourcing
Kemudian, di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 1.053 orang. Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) BOS.
“Paling banyak di pegawai kontrak PPKOM, sejumlah 4.627 orang. Kalau outsourcing 545 orang,” Kata Plt. Kepala BKD Sidoarjo, Mukhamad Makhmud saat hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu, Kamis, (13/07/2023).
Dalam upaya menata tenaga honorer tersebut, BKD Sidoarjo sudah mempunyai tiga solusi alternatif.
Pertama, bagi pegawai yang memenuhi syarat akan diusulkan untuk mengikuti seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Honorer Pemkab Sidoarjo yang Tak Masuk PPPK Diusulkan Diangkat Lewat SK Bupati
Kedua, akan diikutsertakan dalam skema alih daya atau outsourcing. Dan, yang terakhir, adalah skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
“PPNPN ini sudah diterapkan di sejumlah kementerian, anggarannya dari APBN. Kita akan konsultasikan, apakah diperbolehkan ditetapkan di daerah dengan APBD?,” ucap mantan Camat Taman itu.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, meminta penataan tenaga honorer ini harus benar-benar diteliti. Harus ada asas berkeadilan, efektivitas, dan efisiensi.
“Kalau tupoksi pekerjaannya sangat penting harus dapat dipertahankan. Tapi kalau hanya sebatas supporting silahkan BKD lakukan evaluasi,” pungkasnya (ipung)
Baca Juga: Puluhan Tahun Mengabdi, Ratusan Honorer Satpol PP Sidoarjo Berharap Diangkat Jadi PNS
