HomeLintas SidoarjoTata Kelola Keuangan Desa di Sidoarjo Perlu Perhatian Serius

Tata Kelola Keuangan Desa di Sidoarjo Perlu Perhatian Serius

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Tata kelola keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo perlu mendapat perhatian serius. Penyebabnya, dari evaluasi yang dilakukan inspektorat diketahui masih banyak desa yang perlu melakukan perbaikan.

Evaluasi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan terhadap seluruh desa. Totalnya ada 318 desa yang dievaluasi sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026. Evaluasi itu dilakukan berdasar lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, dokumen pekerjaan fisik, hingga pengelolaan aset dan BUMDes.

Hasilnya, terdapat 25 desa kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai yang akan mendapat pembinaan intensif melalui mekanisme continuous auditing dan continuous monitoring.

Dari evaluasi itu, diketahui ada sejumlah temuan yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

Pj Sekda Sidoarjo M Ainur Rahman menegaskan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan public, sehingga setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, desa dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ainur saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa Tahun 2026) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Ainur juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap pemberantasan korupsi melalui kebijakan toleransi nol terhadap gratifikasi serta mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah dinilai KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional. Selain itu, enam desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Desa Bligo Kecamatan Candi, Desa Larangan Kecamatan Candi, Desa Keboananom Kecamatan Gedangan, Desa Sidomojo Kecamatan Krian, dan Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola keuangan desa.

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” katanya.(tof)

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKUTI

9,193FansLike
26,521FollowersFollow
37,100FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BERITA POPULER