KOTA, SIDOARJONEWS.id — Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan pesat di sektor perumahan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan hunian masyarakat urban.
Namun, dibalik geliat pembangunan tersebut, masih banyak pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) seperti jalan, taman, dan tempat ibadah kepada Pemkab Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan penyerahan fasilitas umum dari pengembang kepada Pemkab Sidoarjo masih rendah.
Dari total 558 pengembang perumahan yang beroperasi, baru sekitar 30 persen yang telah menyerahkan fasum kepada Pemkab Sidoarjo.
“Kalau fasum ini tidak diserahkan, nanti bisa jadi masalah. Ketika pengembangnya sudah tidak ada, user atau penghuni bisa konflik satu sama lain. Karena Pemkab Sidoarjo tidak bisa melakukan perbaikan karena statusnya masih milik pengembang,” tegas bupati yang karib disapa Abah Bandi, Jumat (9/5/2025).
Ia mencontohkan, jika ada kerusakan jalan di lingkungan perumahan, pemerintah tidak bisa menggunakan dana APBD untuk memperbaikinya. Sebab, lahan tersebut belum menjadi aset daerah.
Bahkan, untuk membangun rumah ibadah seperti Masjid ataupun Musala, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau user, karena status lahannya masih dikuasai pengembang.
Untuk mengatasi persoalan ini, Abah Bandi telah memerintahkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sidoarjo untuk mempercepat proses serah terima fasum.
Targetnya, minimal tiga hingga empat fasum bisa diselesaikan setiap bulannya.
“Kami berharap, dalam lima tahun ke depan, seluruh fasum yang dibangun pengembang sudah bisa diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo,” ujarnya optimistis.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pemkab Sidoarjo berkomitmen menciptakan lingkungan perumahan yang tertib administrasi dan terjamin keberlanjutan fasilitasnya di masa depan. (ipung)
