KOTA, SIDOARJONEWS.id – Dewan Pendidikan Sidoarjo ungkap, banyak sekolah negeri tidak dipimpin oleh kepala sekolah definitif. Sekolah-sekolah yang dimaksud ini mulai dari tingkatan SD Negeri hingga SMP Negeri.
Hal tersebut terungkap usai dewan pendidikan lakukan monitoring dan evaluasi (monev) jelang akhir tahun 2023 ini.
Ketua Dewan Pendidikan Abdul Mukhlis menyampaikan, saat ini banyak ditemukan kepala sekolah yang merangkap jabatan. Praktek kepala sekolah dijabat seorang pelaksana tugas (Plt) sudah berlangsung cukup lama.
“Dari 464 SD Negeri, sebanyak 159 kepala sekolahnya dijabat Plt atau sekitar 34 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP Negeri dari 48 sekolah ada 14 kepala sekolah diisi Plt,” kata Mukhlis, Jumat (29/12/2023).
Menurut Abdul Mukhlis jabatan kepala sekolah yang dirangkap sangat tidak efektif dan tidak bisa maksimal, karena kepala sekolah berperan sebagai manajer yang mengelola sumber daya manusia (SDM). Kepala sekolah harus berada di antara para guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
“Kepemimpinan kepala sekolah ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan atau sekolah yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepala sekolah sebagai manajer dituntut mengorganisir seluruh sumber daya sekolah menggunakan prinsip kerja sama tim. Kerja sama tim yabg dimaksud itu mengandung pengertian tentang kebersamaan (Together), pandai merasakan (Empathy).
Kemudian saling membantu (Assist), saling penuh kedewasaan (Maturity), saling mematuhi (Willingness), saling teratur (Organization), saling menghormati (Respect), dan saling berbaik hati (Kindness).
“Proses seleksi sebenarnya sudah selesai pada bulan Agustus 2023, tetapi mengapa kekosongan jabatan kepala sekolah yang sangat banyak tersebut tidak segera diisi?, mengingat hal ini akan mempengaruhi atau berdampak pada kinerja guru dan tenaga kependidikan, yang akhirnya berdampak pada kualitas proses, prestasi, dan mutu lulusan,” imbuhnya.
Oleh karena itu agar sekolah-sekolah di Sidoarjo khususnya sekolah negeri memiliki kepemimpinan pendidikan yang efektif, dia meminta pemerintah bisa segera mengambil langkah yang solutif. Menurut dia, dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, kualitas proses dan prestasi serta mutu lulusan bisa terjaga dengan baik.
“Mohon pejabat terkait yang memiliki kewenangan segera mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong atau yang saat ini diisi seorang Plt,” tutupnya. (Ipung)
