KOTA, SIDOARJONEWS.id — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo membantah pendemo yang membuang sampah di pintu gerbang Pendopo Delta Wibawa bukan petugas kebersihan Pemkab Sidoarjo.
Kepala UPT TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat mengatakan ratusan pendemo tersebut sebagian berasal dari jasa pengumpulan sampah mandiri yang tidak terikat dengan TPS3R Desa. Namun ada juga yang dari TPS3R Desa.
“Meskipun bukan bagian dari DLHK secara langsung, para pengumpul sampah merupakan mitra bagi Pemkab Sidoarjo,” katanya di Sidoarjo, Jumat (22/12/2023).
Dia menegaskan regulasi yang dijalankan Pemkab Sidoarjo untuk kepentingan bersama. Bukan untuk merugikan masyarakat. “Seluruh praktik pengelolaan sampah harus berjalan sesuai regulasi yang ada,” ucap Hajid
Hajid memaparkan dari 197 pengelola TPS hanya 17 kelompok yang protes aturan tersebut. Mereka meminta biaya ritesi dibuat gratis. Padahal selama ini mereka mengambil sampah dengan menarik retribusi sampah rumah tangga.
“Aksi mereka yang menuntut penggratisan biaya ritesi di TPA Griyo Mulyo Jabon bertentangan dengan Permendagri tentang retribusi sampah rumah tangga dan permendagri tentang BLUD. Tidak mungkin DLHK menggratiskan karena itu melanggar aturan,” ungkapnya.
Hajid juga menambahkan, kebijakan yang dilakukan DLHK sudah melalui FGD (Forum Discuasion Group) dengan para pengelola TPS. Selain itu, aturan baru retribusi ritasi tujuannya sangat baik agar bisa memaksimalkan pemilahan sampahnya di tiap-tiap TPS. Bila pemilahan sampah dilakukan optimal akan mengurangi prosentase jumlah sampah yang dibuang ke TPA Griyo Mulyo Jabon.
Kebijakan itu menurut Hajid sebenarnya untuk mendorong pengelola TPS lebih memaksimalkan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Mereka bisa mengelola lebih maksimal lagi sampahnya. Sehingga sampah yang dibuang di TPA Griyo Mulyo Jabon jauh berkurang.
“Semakin sedikit sampah yang dikirim ke TPA Griyo Mulyo Jabon maka semakin kecil biaya operasional yang dikeluarkan pengelola TPS,” tutupnya (Ipung)
