KOTA, SIDOARJONEWS.id – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor sudah membahas kenaikan penghasilan tetap (siltap) perangkat dan kepala desa. Sudah dilakukan kajian dan menghasilkan 5 planning yang siap disampaikan. Namun, sulit direalisasikan di 2023.
“Sudah dilakukan kajian (kenaikan siltap, red), ada plan A sampai E. Ada dua pertimbangan dalam kenaikan siltap ini,” kata Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, (Selasa 4/07/2023).
Dua hal yang dijadikan pertimbangan buat Gus Muhdlor ini berkaitan dengan kinerja dari perangkat dan kepala desa. Selanjutnya berkaitan dengan kekuatan fiskal Pemkab Sidoarjo.
“Kalau misal ini dinaikan, berefek baik tidak terhadap kinerjanya? Atau kinerjanya sudah oke gak? sehingga kemudian dinaikan,” ungkapnya.
Putra KH Agoes Ali Masyhuri itu juga menjawab soal janji menaikan siltap perangkat desa. Ia berujar, bahwa bupati sekarang ini punya janji selama 5 tahun. tapi masa jabatannya hanya 3 tahunan saja.
“Sehingga harus cerdas. Apalagi di tahun 2024 ini banyak hibah terkait dengan pelaksanaan Pilkada baik untuk KPU maupun Bawaslu,” ujarnya.
Apakah masih mungkin direalisasikan pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023?
Menurut Gus Muhdlor, ketika dilakukan pada waktu PAK tidak bisa masuk dalam APBDes. Sedangkan, APBDes itu terkunci ada poin 30 persen dan 70 persen.
“Komponen ADD yang 30 persen itu berisi siltap dan tunjangan. Itu riskan. Kalau yang 70 persen sudah habis, dia tidak bisa tuh. Kecuali beberapa desa yang mendapatkan BK (Bantuan Keuangan). Tapi tidak semua desa mendapat BK,” pungkasnya
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Delta Wibawa, selasa (20/6/2023).
Mereka menuntut kenaikan siltap dan tunjangan sesuai yang dijanjikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Mereka meminta kenaikan penghasilan tetap Rp 5 juta untuk kepala desa, Rp 3,5 juta sekretaris desa dan Rp 3 juta untuk perangkat desa. Serta tunjangan purna tugas perangkat desa sebesar Rp 50 juta. (ipung)
