Jumat, Juli 18, 2025
spot_img
BerandaPolitikBawaslu Sidoarjo Petakan Potensi Rawan Pelanggaran Pilkada 2024: Paling Tinggi Soal Netralitas

Bawaslu Sidoarjo Petakan Potensi Rawan Pelanggaran Pilkada 2024: Paling Tinggi Soal Netralitas

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo sudah menyusun dan memetakan potensi daerah rawan pelanggaran dalam Pilkada 2024. Pemetaan ini dilakukan guna menciptakan proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan damai, jujur, dan adil.

Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, mengatakan, pemetaan indeks kerawanan di Pilkada ini berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu. Dari evaluasi tersebut diketahui potensi paling tinggi menyangkut soal netralitas.

“Berkaca pada proses pemilu kemarin, potensi paling tinggi terjadi pelanggaran adalah soal netralitas, baik aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara lainnya,” kata Agung saat ditemui usai menghadiri apel gelar pasukan Ops Mantap Praja Semeru 2024 di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (15/8/2024).

Menurut Agung, ada beberapa titik yang indeks kerawanan terjadinya pelanggaran Pilkada Sidoarjo cukup tinggi. Konten isu-isu dengan narasi agama biasanya kerap terjadi di daerah yang berdekatan dengan pabrik-pabrik gula.

Bawaslu akan merilis indeks kerawanan Pilkada Sidoarjo pada 19 Agustus 2024.

“Kalau netralitas itu potensi paling tinggi di wilayah bekas eks karesidenan yang ada di Sidoarjo. Dua wilayah tersebut yang saat ini sedang kita lakukan mitigasi supaya tidak sampai terjadi di Pilkada besok,” ujarnya.

Berkaitan dengan potensi kerawanan di dunia maya atau cyber, Bawaslu Sidoarjo sedang menjajaki kerjasama dengan Kominfo Sidoarjo dan juga berharap ada peran aktif dari masyarakat.

Kenapa tidak menggunakan unit cyber kepolisian? Menurut Agung, berdasarkan hasil evaluasi Pemilu kemarin, unit cyber yang ada di Polresta Sidoarjo dan Polda Jatim kurang maksimal. Karena Pilkada 2024 juga dilaksanakan secara serentak.

Sehingga Bawaslu Sidoarjo sedang menggodok rencana kerjasama dengan Kominfo Sidoarjo. “Minimal ada pemetaan konten-konten yang ada di medsos maupun yang lain yang dapat dilakukan Kominfo,” ungkapnya.

Dalam menilai kondisi kerawanan pemilihan ada tiga analisis yang dapat digunakan, pertama intensitas atau frekuensi peristiwa atau kejadiannya, adakah potensi berulangan.

Kedua, bobot peristiwanya. Apakah tergolong ringan-sedang- berat. Dan, ketiga, dampaknya sistematik atau tidak, meluas atau tidak, mempengaruhi tidaknya terhadap sendi kehidupan masyarakat. (ipung):

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKUTI

9,245FansSuka
26,445PengikutMengikuti
33,000PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

BERITA POPULER