KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah. Kebijakan insentif ini berlaku mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027.
Melalui program ini, penghapusan denda keterlambatan akan terproses secara otomatis saat sistem menerima pembayaran. Wajib pajak cukup membayar nominal pokok pajak tanpa perlu mengajukan permohonan tertulis.
Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujar Subandi.
Program pembebasan denda pajak daerah itu mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026.
Selain itu, pembebasan denda pajak daerah juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain (PDL) yang meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti BPJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pembebasan denda PDL berlaku sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari 2026 sampai dengan September 2026.
Subandi menegaskan bahwa penerimaan sektor pajak merupakan salah satu pilar utama penopang pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kabupaten Sidoarjo.
Setiap rupiah dari perolehan pajak akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi sarana pendidikan.
“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kepatuhan masyarakat membayar pajak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan wujud gotong royong nyata untuk mewujudkan Sidoarjo yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.(tof)
