WONOAYU, SIDOARJONEWS.id – Ancaman genangan saat musim hujan mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi meminta normalisasi sungai dan perbaikan saluran air di Kecamatan Wonoayu dipercepat agar persoalan aliran air tidak berlarut hingga hujan turun.
Penanganan itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi Subandi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Selain normalisasi sungai, pemerintah daerah menyoroti titik rawan banjir, saluran sempit, hingga perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing untuk dibahas bersama perangkat daerah terkait. Sejumlah usulan membutuhkan tindak lanjut, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan kesiapan wilayah menghadapi musim hujan.
Subandi menegaskan, pekerjaan normalisasi sungai yang telah direncanakan harus terus berjalan dan segera diselesaikan. Pemeliharaan sungai dan saluran air, menurut dia, tidak bisa menunggu sampai genangan muncul dan mengganggu aktivitas warga.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya saluran di Desa Mojorangagung, afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, serta titik banjir di Desa Karangpuri. Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk menentukan langkah penanganan sesuai persoalan di masing-masing wilayah.
Subandi juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya menunggu laporan administratif. Pengecekan langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi saluran, termasuk bagian yang terlalu sempit sehingga menghambat aliran air.
Jika ditemukan saluran yang membutuhkan pembenahan atau normalisasi, penanganan diminta segera dilakukan. Intervensi pembangunan juga perlu dipertimbangkan apabila kondisi di lapangan memang memerlukannya.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan sungai dan saluran air, audiensi tersebut membahas perbaikan akses serta lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R. Persoalan itu turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan penataan fasilitas dan lingkungan di tingkat desa.
Pertemuan tersebut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalakska BPBD Sidoarjo. Kehadiran sejumlah OPD diharapkan mendukung koordinasi dan tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan para kepala desa.
Di luar agenda infrastruktur, Subandi turut menyinggung sejumlah program strategis pemerintah daerah. Di antaranya percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Subandi, penyusunan RDTR diperlukan untuk menyesuaikan berbagai persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa. Ia menyampaikan bahwa kepala desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan status lahan yang masih dalam proses penataan.
Dalam audiensi itu, Subandi juga menyampaikan rencana peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa dan kelurahan pada 2027. Nilainya direncanakan naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Tambahan dukungan anggaran tersebut, menurut Subandi, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, rencana kenaikan BKK itu merupakan bagian dari agenda pembangunan yang dibahas dalam audiensi, sementara persoalan sungai dan saluran air tetap membutuhkan tindak lanjut menjelang musim hujan.
Menutup pertemuan, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta OPD terkait. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap persoalan yang disampaikan, terutama normalisasi sungai, perbaikan saluran, dan penanganan titik rawan banjir demi menjaga keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
(Yard)
