KOTA, SIDOARJONEWS.id — Sekitar delapan orang warga Sidoarjo yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) meminta program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) untuk di evaluasi.
Mereka menilai program Kurma dinilai ada indikasi penyalahgunaan. Utamanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik bacaleg tertentu.
Tuntutan mereka ini disampaikan di Gedung DPRD Sidoarjo. Mereka ditemui Bambang Pujianto, Ketua Komisi B dan Sudjalil di lobi kantor wakil rakyat itu, Selasa (10/10/2023).
“Data yang kami temukan di lapangan, ada indikasi penyalahgunaan (program Kurma) untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2024,” kata Nanang Romi korlap aksi.
Romi – sapaan Nanang Romi, menyebut dugaan penyimpangan tersebut ditemukan saat kelompok penerima menggunakan nama atau kode inisial caleg tertentu.
Kondisi ini banyak terjadi di sejumlah kecamatan di kota delta. “Ini patut diduga dijadikan sebagai kendaraan politik dan syarat kepentingan ke arah politik praktis,” ungkapnya.
Nadia Bafaqih salah satu peserta aksi ini juga mengusulkan DPRD Sidoarjo membentuk tim investigasi terkait program Kurma ini.
Menurut Nadia, apa yang sudah dilakukan oknum-oknum caleg dengan memanfaatkan kelompok perempuan miskin untuk kepentingan politik praktis adalah kejahatan kemanusian.
“Ini sudah masuk pada kejahatan kemanusian, saya usulkan Komisi B membentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk mengusut ini hingga tuntas,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, sudah menerima aspirasi dari APPJ.
Menurut Bambang terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau salah teknis program Kurma itu merupakan wewenang Dinas Koperasi UKM Sidoarjo.
“Aspirasi ini tetap kami terima. Nanti akan kami sampaikan ke dinas agar ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi B, Sudjalil mengaku sudah mendengar adanya dugaan penyalahgunaan program Kurma.
Untuk itu ia sebenarnya sudah mengagendakan hearing dengan Dinas Koperasi UKM Sidoarjo.
“Hari ini sebenarnya kami sudah ngundang dinas terkait. Tapi kayaknya tidak jadi. Kami akan agendakan lagi,” ucapnya saat menemui massa aksi di lobi DPRD Sidoarjo.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua orang adalah memiliki hak berdemokrasi yang sama. Sehingga tidak boleh gunakan program pemerintah untuk kepentingan politik.
“Dari awal Fraksi kami (PDIP) sudah menolak program Kurma. Karena ini rawan ditumpangi kepentingan lain. Secara teknis ini memang harus diperbaiki,” pungkasnya. (Ipung)
