KOTA, SIDOARJONEWS.id – Paslon nomor urut 1 di Pilkada Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono-Taufiqulbar bersama timnya mendatangi kantor Bawaslu Sidoarjo, Rabu (14/10/2020).
Kehadiran Paslon nomor urut 1 tersebut untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait video joget yang viral dan diduga mengandung pelanggaran pemilu terkait protokol kesehatan.
Di hadapan awak media, BHS, sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono menjelaskan, video joget dirinya dengan salah satu warga yang viral tersebut merupakan hal yang berbeda dengan proses pengambilan video yang melibatkan crew Monata dan panggung layaknya konser dangdutan.
“Jadi video viral itu beda kejadian. Pertama yang di pasar kaget itu 6 Oktober, lalu yang pengambilan video klip itu 8 Oktober. Tidak ada hubungannya. Saya di pasar itu hanya sekitar 20 sampai 30 menit,” katanya.
BHS menceritakan, kedatangannya di pasar kaget Desa Becirongengor, Wonoayu, Sidoarjo tersebut atas permintaan pedagang.
“Disitu saya hadir setelah dipastikan ada petugas panwas dan polsek yang hadir di lokasi. Kebetulan saya didampingi juga oleh LO dari polres. Saat itu juga, saya juga memberikan masker kepada orang yang tidak memakai masker. Saya sosialisasikan,” ujarnya.
BHS juga mengatakan, dirinya juga sempat memberikan masker kepada pedagang bedak. Di ujung pasar, dirinya bertemu dengan seorang pengamen tua yang kurang mendapatkan perhatian dari pedagang dan warga lain.
“Di situ saya merasa iba, saya jongkok duduk dan mendengar nyanyiannya. Saya bisikkan, njenengan suaranya seperti Rhoma Irama, seketika semakin semangat. Saya tanyakan, njenengan pingin apa, di cuma ingin saya joget sebentar. Maka saya penuhi,” terangnya.
Lebih lanjut, BHS mengatakan, dirinya berjoget hanya sekitar 15 detik. Di detik awal dirinya berjoget sendiri untuk memenuhi keinginan pengamen. Namun tiba-tiba penjual bedak yang ia beri masker sebelumnya langsung nimbrung dan ikut berjoget ria.
“Penjual bedak yang pakai baju ungu itu yang tiba-tiba datang. Saya tidak berhak untuk mengusir, itu bukan wewenang saya. Ini saya lakukan dengan penuh kesadaran dan tidak berhak untuk melarang, karena saya memposisikan diri saya sebagai abdi masyarakat, bukan seorang penguasa. Ketika saya diamanahi sebagai Bupati pun, saya adalah pelayan masyarakat, abdi masyarakat, bukan penguasa,” pungkasnya. (Dimas)
