Pemkab Sidoarjo Akan Menambah 5 RS Rujukan Pasien Covid-19

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemkab Sidoarjo berencana menambah rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19 di Sidoarjo setelah angka kasus aktif harian di Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman, pemkab bakal menambah lima rumah sakit rujukan baru di Kota Delta.

“Kalau tidak salah nanti yang akan jadi rumah sakit rujukan baru ini diantaranya seperti rumah sakit Bunda, Delta Surya, sama Pondok Candra. Tapi ini belum fix, nanti masih akan kami kumpulkan untuk didata jadi rumah sakit rujukan baru, karena kami juga perlu tahu jumlah bed yang bisa disediakan,” katanya, Selasa (22/6/2021).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pemkab bersama seluruh jajaran forkopimda berkomitmen untuk kembali memperketat penerapan protokol kesehatan di Sidoarjo. Bahkan, pemkab juga bakal menerbitkan surat edaran hingga ke tingkatan RT/RW terkait penegakan dan pengetatan PPKM mikro.

“Termasuk juga vaksinasi digencarkan. Ruang isolasi juga kami tambah. Kami ingin bed occupancy rate (BOR) Sidoarjo aman. Sehingga penanganan covid ini bisa maksimal,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu.

Ditambahkannya, pemkab juga bakal menambah hotel untuk isolasi bagi para orang tanpa gejala (OTG) di Sidoarjo. Sedangkan untuk hotel Delta Mayang, pemkab berencana bakal menambah jumlah bednya.

“Tapi tentu ini masih kami pertimbangkan lagi. Mulai anggaran dan lain sebagainya. Kami ingin yang terbaik untuk Sidoarjo,” pungkasnya. (Dimas)

Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Empat Persen Guru di Sidoarjo Menolak Divaksin

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Empat persen guru di Sidoarjo menolak divaksin. Hal itu diungkapkan Kepala DInas Kesehatan, Kabupaten Sidoarjo, Syaf Stariawarman, Senin (7/6/2021).

Hal ini tentu membuat pemerintah, khususnya dinkes kerepotan. Sebab, pembelajaran tatap muka (PTM) sudah direncanakan bakal digelar Juli 2021.

Syaf mengungkapkan, sejatinya stok vaksin yang ada di Sidoarjo masih terbilang aman dan tersedia untuk mengcover kebutuhan vaksinasi guru ini. Namun, kendala yang membuat prosesnya magak ialah penolakan tersebut.

“Iya jadi kalau sekarang ini angka vaksinasi kami untuk kalangan guru ini sudah mencapain angka 96 persen dari keseluruhan. Lah sisanya ini yang masih menolak,” katanya.

Setidaknya, Syaf menyebutkan, saat ini Sidoarjo masih memiliki jatah vaksin sebanyak 70 ribu dosis. Dia mengharapkan, bagi kalangan guru yang belum menerima melakukan vaksinasi ini bisa terbuka dan segera melakukan vaksinasi tersebut.

“Iya kami harapkan demikian. Kami saat ini gencar melakukan vaksinasi. Termasuk juga untuk kalangan lansia,” ujarnya. (Dimas)

Menakar Kekuatan Anggaran Pemkab Sidoarjo Dalam Program Universal Health Coverage

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Program Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) terus digembar-gemborkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Mengusung tagline “Berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP” membuat warga Sidoarjo berharap tinggi.

Bahkan, saking tingginya, banyak warga yang mengira semua iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 akan dibiayai pula oleh Pemkab Sidoarjo.

Apalagi pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo terkait program JKS kemarin, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali sempat mengatakan peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 bisa ikut gratis apabila mau turun menjadi kelas 3.

Namun, seberapa besar kekuatan anggaran Pemkab Sidoarjo untuk menanggung itu semua?

“Saat ini anggaran yang dimiliki Dinkes hanya cukup sampai bulan Oktober 2021. Karena itu sudah saya sampaikan dan telah disepakati nanti akan ada perubahan anggaran di PAK agar cukup sampai Desember 2021,” ujar Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo kepada Sidoarjonews.id, Rabu (2/6).

Anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi warga Sidoarjo sebesar Rp 14,5 miliar per bulan. Anggaran tersebut bila dihitung-hitung sebenarnya hanya cukup untuk menanggung biaya iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 398.089 orang yang memang selama ini dicover oleh Pemkab Sidoarjo.

“Prioritas kami dalam program JKS ini adalah peserta PBI dan warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini ada 76.309 penduduk Sidoarjo yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 di Sidoarjo ada sebanyak 102.762 orang. Bila peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 ikut ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo maka total keseluruhan adalah sebanyak 577.160 peserta. Itu membutuhkan anggaran sekitar 24 miliar.

“Itu hampir dua kali lipat anggaran yang selama ini diberikan,” ujarnya.

Belum lagi apabila peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 berbondong-bondong turun kelas agar ikut dibiayai pemkab. Untuk itu, Syaf telah menyampaikan perlu ada mekanisme atau persyaratan pengajuan pembiayaan peserta mandiri agar tidak terjadi pembengkakan anggaran.

“Sudah saya sampaikan kemarin, apakah peserta mandiri yang sebenarnya punya kemampuan untuk membayar iuran bulanan serta merta kita terima dalam UHC ini? Nah screening ini ranahnya ada di Dinsos,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalau semisal peserta mandiri kelas 3 dalam kondisi sakit dan ketika itu ia tidak sanggup lagi membayar iuran bulanan, itu mungkin bisa diterima untuk dibiayai oleh Pemkab Sidoarjo. Karena ia dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan layanan kesehatan.

“Tapi kalau dia tidak dalam kondisi sakit kemudian mengajukan diri masuk dalam program UHC ini tidak urgen. Karena ini semua berkaitan dengan kekuatan anggaran yang diberikan,” ujarnya.

Dinkes sendiri tidak bisa berbuat banyak. Asalkan anggaran mencukupi, Dinkes bisa saja menanggung semua iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3. (Affendra F)

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sidoarjo Lebih Baik Dari Surabaya dan Gresik

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menyebut bahwa jumlah pasien sembuh di Sidoarjo sebanyak 10.772 orang atau 94,13 persen dari kasus terkonfirmasi positif.

Tingkat kesembuhan itu disebutnya melampaui Surabaya dan Gresik.

Syaf mengungkapkan kasus Covid-19 secara komulatif per 28 Mei 2021 di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 11.444 orang. Kasus sembuh 10.772 orang atau 94,13 persen.

“Kasus sembuh tersebut tertinggi se- Surabaya Raya. Sedangkan Kasus kematian akibat covid-19 sendiri sebanyak 628 orang atau 5,48 persen,” ujar dr. Syaf Satriawarman, saat menghadiri sosialisasi Germas/Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Protokol Kesesehatan/Prokes dan vaksinasi Covid-19 bersama anggota DPR RI komisi IX dibalai Desa Karangbong Kecamatan Gedangan, Minggu, (30/5/2021).

Hal itu, lanjutnya, juga berlaku sama dengan angka kasus kematian. Yakni terkecil se-Surabaya Raya. Hingga saat ini, ada 42 orang terkonfirm positif Covid-19. Sebanyak 36 orang dirawat dirumah sakit dan 6 orang dilakukan isolasi mandiri.

Pemkab Sidoarjo terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Seperti getol melakukan vaksinasi kepada masyarakat Sidoarjo. Vaksin Astrazeneca dosis pertama sudah disuntikkan kepada 121.573 orang. Jumlah tersebut cukup tinggi dari sasaran yang ditargetkan kepada 110 ribu. Sedangkan dosis keduanya masih diberikan kepada 1.908 orang.

“Karena vaksinasi masih berjalan dua hari. Dan ini masih akan terus bergerak,”ucapnya.

Sedangkan untuk vaksinasi Sinovak tahap pertama sudah diberikan kepada 73.139 orang. Dosis kedua masih 47. 132. Vaksinasi Sinovak akan terus dilaksanakan kepada Lansia.

“Untuk vaksinasi Lansia diberikan mulai umur 50 tahun keatas. Kalau bapak ibu yang belum di vaksin umurnya sudah 50 kami persilahkan ke Puskesmas karena sekarang sudah diperkenankan melakukan penyuntikan vaksin usia 50 tahun keatas,” tegasnya.

Sementara itu terkait vaksinasi di Jatim, dr. Wisnu mengatakan Jatim merupakan penyumbang cakupan vaksinasi terbesar di Indonesia. Bahkan untuk dosis pertama mengalahkan DKI Jakarta. Kabupaten Sidoarjo sendiri juga termasuk tiga besar cakupan vaksinasi yang dilaksanakan kabupaten/kota di Jatim.

“Laporan dari badan penelitian kesehatan, vaksin yang dipakai di Jakarta yang menjadi pilot projek pertama vaksinasi terbukti efektif 94% mencegah penularan Covid-19. Tentu ini kalau dibarengi dengan protokol kesehatan,” tambahnya.(hadi)

Pemkab Sidoarjo Tambah 12 Faskes Untuk Pelayanan Vaksinasi Tahap Pertama

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo menambah fasilitas kesehatan (faskes) untuk pelayanan vaksinasi tahap pertama di Sidoarjo, Selasa (2/2/2021).

Penambahan faskes itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat melakukan kunjungan di salah satu faskes beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengungkapkan, dia saat ini tengah membuat Surat Keputusan (SK) untuk penambahan faskes itu. Dia menyebut, hari ini di Sidoarjo ada penambahan sebanyak 12 faskes.

“Iya jadi yang sudah berjalan itu 61 faskes. Hari ini kami tambah 12 menjadi 73 faskes untuk pelayanan vaksinasi tahap pertama,” kata Syaf kepada sidoarjonews.id, Selasa (2/2/2021).

Syaf menambahkan, sebenarnya Dinkes Sidoarjo sudah berencana untuk menambah faskes hingga mencapai angka 131 faskes. Namun penambahan itu baru akan dilakukan saat pertengahan Februari 2021 nanti. Tepatnya saat vaksinasi tahap kedua.

Penambahan faskes di pertengahan bulan Februari itu menurutnya untuk menyesuaikan kebutuhan terhadap objek yang akan menjalani vaksinasi. Sebab jumlah objek yang akan divaksinasi di tahap kedua dan ketiga nanti lebih banyak, ketimbang vaksinasi tahap pertama.

“Nah kalau tahap pertama inikan hanya untuk tenaga kesehatan (nakes), jadi 61 faskes itu sudah cukup. Cuman ibu gubernur ingin agar kalau bisa setiap harinya bisa ditambah entah itu 10 atau 15 faskes perhari. Jadi penambahan saat ini kami ikuti sesuai dengan arahan dari gubernur agar optimalisasi vaksinasi ini berjalan lancar,” ujarnya.

Lebih jauh, ditanya mengenai permintaan dari gubernur untuk menambah jumlah tenaga vaksinator, Syaf mengaku pihaknya juga sudah siap. Tidak tanggung-tanggung, Dinkes Sidoarjo menurutnya siap untuk menambah tenaga vaksinator hingga 800 orang sesuai perintah dari gubernur.

“Sekarang ini ada perintah kalau vaksinator ini tidak perlu sertifikasi, cukup OJT (on the job training) saja. Kalau OJT kan, semua perawat bisa jadi vaksinator. Karena mereka juga sudah berpengalaman dalam melakukan praktik menyuntik pasien. Jadi kami siap untuk menambah tenaga vaksinator kami,” pungkasnya. (Dimas)

Kadinkes Sidoarjo Sebut Vaksin Covid-19 Punya Efek Samping Gatal

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Kabupaten Sidoarjo akan melakukan proses vaksinasi kepada sepuluh orang pejabat tinggi di Sidoarjo pada Jumat (15/1/2021) mendatang.

Setelah divaksin, akan ada masa pemantauan selama 30 menit awal untuk mendeteksi adakah gejala efek samping yang dirasakan oleh sepuluh orang tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengungkapkan, gejala efek samping memang akan terasa pada 30 menit awal pasca proses vaksinasi. Efek samping itu menurutnya hanyalah gatal di area suntikan.

“Iya hasil observasi kesehatan itu mengatakan hanya di 30 menit awal saja. Tidak sampai lama. Itupun hanya gatal,” kata Syaf, Rabu (13/1/2021).

Syaf menambahkan, setiap orang nantinya akan divaksin dua kali. Namun, ada jeda waktu setelah proses vaksin pertama itu yakni 14 hari. Baru setelah itu yang bersangkutan bisa dilakukan penyuntikan vaksin yang kedua.

“Iya tunggu selesai 14 hari dulu. Nanti baru vaksin yang kedua setelah itu,” ucapnya.

Dia melanjutkan, di Sidoarjo sendiri ada beberapa tempat penyimpanan vaksin selain di Dinkes. Namun memang pusatnya di Dinkes Sidoarjo. Untuk masing-masing puskesmas, tidak diperbolehkan menyimpan dengan jumal besar dan waktu yang lama.

“Iya jadi kalau mereka mau besok pagi melakukan vaksinasi ya sore ini ngambil di sini. Jadi gak boleh nandon. Itupun terbatas,” ujarnya.

Di akhir, Syaf juga menghimbau kepada seluruh warga agar tidak perlu khawatir mengenai efek samping dari vaksinasi itu. Vaksin itu menurutnya aman untuk digunakan pada tubuh manusia.

“Jadi masyarakat gak perlu takut. Tapi memang untuk masyarakat umum baru nanti kemungkinan di bulan Oktober 2021. Karena menunggu selesainya gelombang dua yang diperkirakan baru bisa mulai antara Mei atua Juni 2021,” pungkasnya. (Dimas)

Sepuluh Orang Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19 Pertama di Sidoarjo

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Sebanyak tiga box besar berisi 4000 dosis vaksin covid-19 telah disimpan di Kantor Dinkes Sidoarjo, Rabu (13/1/2021). Vaksin tersebut dikirim langsung Dinkes Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengatakan, proses vaksinasi di Sidoarjo akan dimulai dua hari lagi, yakni pada hari Jumat (15/1/2021). Vaksinasi tersebut akan menyasar 10 orang pilihan pertama di Sidoarjo.

“Iya sepuluh orang duluan. Beberapa diantaranya seperti Pj. Bupati, Kapolres, Saya, dan orang-orang yang bersedia seperti perwakilan dari NU dan Muhammadiyah,” kata Syaf usai menerima pendistribusian vaksin itu, Rabu (13/1/2021).

Syaf menambahkan, selain sepuluh orang pilihan itu, sasaran vaksinasi di termin pertama ini ialah para tenaga kesehatan. Dari 11 ribu lebih nakes yang ada, baru 8720 nakes yang mendapatkan jatah vaksinasi di gelombang pertama ini.

“Iya sisanya ikut di gelombang kedua bersamaan dengan organisasi pendukung beresiko tinggi seperti kepolisian,” ucap Syaf.

Lebih lanjut, Syaf mengatakan untuk sisa dari jatah yang akan diterima Sidoarjo dari total 8720 dosis vaksin, baru akan didistribusikan usai 4000 dosis pertama ini berjalan.

“Lah kalau untuk pengamanannya di sini, kami sudah bersurat ke Polresta meminta pendampingan pengamanannya,” pungkasnya. (Dimas)

Kadinkes Sidoarjo Belum Yakin Lockdown Desa Akan Diterapkan Selama Penerapan PPKM

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemkab Sidoarjo mewacanakan lockdown desa-desa yang masuk dalam kawasan zona merah di Sidoarjo. Hal itu dianggap sebagai langkah terbaik untuk menekan angka sebaran Covid-19 di Sidoarjo.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman menyatakan belum ada keputusan pasti bahwa hal tersebut akan dilakukan atau tidak.

“Mungkin itu hanya celetukan awal aja yang ditanggapi serius. Pemerintah pusat juga kan menginstruksikan hanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), tidak mungkinlah sampai lockdown desa,” kata Syaf saat dikonfirmasi sidoarjonews.id, Minggu (10/1/2021).

Syaf menambahkan, pemberlakuan lockdown desa justru akan semakin menimbulkan gejolak di masyarakat akar rumput. Sebab, lockdown tersebut benar-benar harus mengisolir daerah tersebut agar tidak ada kegiatan keluar masuk daerah dan lain sebagainya.

“Lah kalau lockdown ini benar-benar dilakukan, maka masyarakat pasti berontak. Pemerintah juga harus menyiapkan berbagai macam hal jika harus lockdown. Termasuk mencukupi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Syaf menyatakan, pihaknya masih menunggu juga hasil koordinasi kedua yang rencananya akan dilakukan besok, Senin (11/1/2021). Dari hasil koordinasi itu, maka dia baru bisa memastikan, akan membuka daftar desa yang masuk zona merah untuk dilakukan tindakan atau tidak.

“Tadi saya sudah telfon dengan pak Sekda. Pada intinya tunggu hasil koordinasi besok saja nggeh. Rumit urusannya kalau memang harus dilockdown desa yang zona merah itu mas,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, wacana lockdown desa itu mencuat dalam rapat koordinasi Forkopimda Sidoarjo terkait pelaksanaan PPKM pada hari Sabtu (9/1/2021) tadi malam.

Dalam rapat itu, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengatakan tujuan dari wacana itu ialah untuk memudahkan petugas medis dalam melakukan Tracing, Testing, dan Treathment di lingkungan tersebut. (Dimas)

Kadinkes Sebut Istri Almarhum Wabup Sidoarjo Juga Positif Covid-19, Keluarga Akan Tes SWAB

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan tracing dan tes swab kepada anggota keluarga dan semua yang memiliki riwayat kontak erat dengan almarhum Nur Ahmad Syaifuddin, wakil bupati Sidoarjo sekaligus Plt Bupati Sidoarjo yang dinyatakan meninggal karena covid-19, Sabtu (22/8/2020).

Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman, saat ini yang sudah terdiagnosa positif terpapar Covid-19 dari riwayat kontak Nur Ahmad ialah istrinya.

“Anak-anaknya besok akan kami swab juga. Sementara yang baru kami ketahui Ibu (istri Nur Ahmad),” kata Syaf.

Tidak hanya itu, rumah yang selama ini didiami almarhum juga akan disemprot untuk disterilkan selama masa inkubasi. Seluruh keluarga ataupun kerabat juga akan dilakukan swab langsung.

“Ibu positif, tapi karantinanya di rumah sebab tidak ada gejala,” ucapnya.

Terkait hadirnya Nur Ahmad dalam rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo Rabu (19/8) malam lalu, Syaf mengatakan juga akan melakukan sterilisasi dan tracing di DPRD Sidoarjo. Jika perlu dan memang berkenan, maka akan dilakukan swab juga.

“Ibu kan juga aktif di PKK, itu juga perlu kita tracing. Kita juga minta dewan bila berkenan maka kita lakukan. Selama tiga hari tracing akan kita galakkan termasuk pada para pejabat yang ikut ke Jakarta,” tandasnya.(dimas)

Kadinkes Sidoarjo Bantah Rumor 20 Pegawai Dinkes Positif Covid-19

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menanggapi rumor tentang 20 orang di Dinkes Sidoarjo yang positif covid-19.

Katanya, hal itu tidak benar.

Ditemui di ruangannya di Kantor Dinas Kesehatan, Syaf Mengungkapkan hanya ada 4 orang yang Positif akibat paparan Covid-19 di Dinkes Sidoarjo. Mereka yang positif tersebut merupakan rentetan dari 2 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan positif.

” Kalau memang sampai angka segitu (20), sudah kami tutup kantor kami. Yang ada cuma 4 orang, sebelumnya kan ada dua orang, lah Ketambahan dua lagi saat kita swab,” katanya saat dikonfirmasi sidoarjonews.id, Selasa (18/8).

Syaf menambahkan Dinkes sudah melakukan swab terhadap seluruh jajaran ASN dan petugas serta cleaning service di lingkup Dinkes Sidoarjo. Dari situlah baru ditemukan ada tambahan dua orang positif Covid-19.

“Sebanyak 110 orang di Dinkes yang diswab hasilnya ada dua positif. Berarti total ada empat orang. Kalau gak kita swab semua ya kita juga was was mas mau masuk, makanya kita ambil kebijakan itu,” ucapnya.

Meski begitu, saat ini empat orang yang positif tersebut sudah dipulangkan dan sudah kembali beraktivitas. Sebab keempatnya sudah menjalani isolasi dan sudah selesai masa inkubasinya.

“Sudah masuk sekarang. Mereka OTG, jadi kita kirim isolasi di hotel. Sudah selesai masa inkubasi juga,” ujarnya.

Terkait kabar jajaran guru yang reaktif setelah menjalani rapid test, ia mengaku belum mendapatkan datanya. Swab untuk para guru pun masih belum dilakukan sebab saat ini masih fokus dijadwalkan untuk lingkup OPD dan petugas 18 Kecamatan se Sidoarjo.

“Belum ada laporannya, kalau ada pasti sudah kita swab. Kita tunggu saja laporan dari kepala sekolahnya, bisa jadi mereka rapid mandiri di luar daerah, kalau dalam daerah pasti kita ada datanya. Sementara kita untuk swab untuk OPD. Sudah sejak 13 Agustus kemarin dengan target 20 hari masa kerja dan 2400 orang. Perharinya 120 orang, cuman hasilnya masih belum keluar,” pungkasnya. (Dimas)