KOTA, SIDOARJONEWS.id – Organisasi buruh Sarbumusi Sidoarjo mendatangi gedung DPRD Sidoarjo, Senin (7/9/2020).
Mereka datang menuntut agar DPRD lebih peduli pada nasib para buruh di masa pandemi saat ini.
Seorang orator yang berada di atas mobil komando menjelaskan, kondisi buruh hari ini terlalu mengenaskan. Banyak buruh yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pandemi yang berkepanjangan.
Ketua Sarbumusi Sidoarjo, Kujairi mengatakan, aksi tersebut merupakan aksi lanjutan yang digelar di Pendopo beberapa waktu lalu. Menurutnya, representasi sebuah negara di daerah ialah dinas-dinas.
Namun dinas yang mewakili pemerintah tersebut tidak menjalankan tupoksinya dengan sebagaimana mestinya. Alasannya, beberapa tuntutan yang telah ia layangkan di Pendopo, hingga saat ini belum jelas solusinya.
Dirinya menyebutkan, hari ini ada 506 anggota buruh yang di PHK tanpa ada kejelasan uang pesangon. Belum lagi menurutnya permasalahan BLT pemerintah yang tidak menyentuh kalangan buruh yang di PHK.
“Kami sangat kecewa dengan pemkab sidoarjo. Satu-satunya harapan ialah ketua DPRD mampu memberikan solusi bagi anggota Sarbumusi yang di-PHK,” katanya, Senin (7/9).
Kujairi menambahkan, sebelum ada proses PHK, seharusnya hak dan kewajiban kedua belah pihak antara perusahaan dengan karyawan harus diselesaikan. Termasuk di dalamnya masalah pesangon.
Terkait BLT, dirinya menyebutkan, hanya dua kali para buruh yang di PHK mendapatkan bantuan. Itupun berasal dari Polresta Sidoarjo dan Provinsi, bukan Pemkab Sidoarjo.
“Cuma itu, sedangkan kami tidak ada pemasukan selama enam bulan, belum ada pekerjaan sama sekali. Yang menurut kami paling berjasa terkait bantuan itu pada waktu itu pak Kapolresta yang ada respon pada kawan-kawan,” jelasnya.
Dia berharap, pasca bertemu dengan ketua DPRD, dewan yang merupakan perwakilan dari masyarakat bisa memberikan solusi terbaik. Khususnya dalam penyelesaian masalah pesangon PHK dan BLT korban PHK. (Dimas)