Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Arsip

Menakar Kekuatan Anggaran Pemkab Sidoarjo Dalam Program Universal Health Coverage

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Program Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) terus digembar-gemborkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Mengusung tagline “Berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP” membuat warga Sidoarjo berharap tinggi.

Bahkan, saking tingginya, banyak warga yang mengira semua iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 akan dibiayai pula oleh Pemkab Sidoarjo.

Apalagi pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo terkait program JKS kemarin, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali sempat mengatakan peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 bisa ikut gratis apabila mau turun menjadi kelas 3.

Namun, seberapa besar kekuatan anggaran Pemkab Sidoarjo untuk menanggung itu semua?

“Saat ini anggaran yang dimiliki Dinkes hanya cukup sampai bulan Oktober 2021. Karena itu sudah saya sampaikan dan telah disepakati nanti akan ada perubahan anggaran di PAK agar cukup sampai Desember 2021,” ujar Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo kepada Sidoarjonews.id, Rabu (2/6).

Anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi warga Sidoarjo sebesar Rp 14,5 miliar per bulan. Anggaran tersebut bila dihitung-hitung sebenarnya hanya cukup untuk menanggung biaya iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 398.089 orang yang memang selama ini dicover oleh Pemkab Sidoarjo.

“Prioritas kami dalam program JKS ini adalah peserta PBI dan warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini ada 76.309 penduduk Sidoarjo yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 di Sidoarjo ada sebanyak 102.762 orang. Bila peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3 ikut ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo maka total keseluruhan adalah sebanyak 577.160 peserta. Itu membutuhkan anggaran sekitar 24 miliar.

“Itu hampir dua kali lipat anggaran yang selama ini diberikan,” ujarnya.

Belum lagi apabila peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 berbondong-bondong turun kelas agar ikut dibiayai pemkab. Untuk itu, Syaf telah menyampaikan perlu ada mekanisme atau persyaratan pengajuan pembiayaan peserta mandiri agar tidak terjadi pembengkakan anggaran.

“Sudah saya sampaikan kemarin, apakah peserta mandiri yang sebenarnya punya kemampuan untuk membayar iuran bulanan serta merta kita terima dalam UHC ini? Nah screening ini ranahnya ada di Dinsos,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalau semisal peserta mandiri kelas 3 dalam kondisi sakit dan ketika itu ia tidak sanggup lagi membayar iuran bulanan, itu mungkin bisa diterima untuk dibiayai oleh Pemkab Sidoarjo. Karena ia dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan layanan kesehatan.

“Tapi kalau dia tidak dalam kondisi sakit kemudian mengajukan diri masuk dalam program UHC ini tidak urgen. Karena ini semua berkaitan dengan kekuatan anggaran yang diberikan,” ujarnya.

Dinkes sendiri tidak bisa berbuat banyak. Asalkan anggaran mencukupi, Dinkes bisa saja menanggung semua iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas 3. (Affendra F)

Vaksinasi Gelombang Pertama untuk Nakes di Sidoarjo Ditargetkan Selesai Akhir Januari

KOTA, SIDOARJONEWS.id — Lebih dari 3500 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sidoarjo sudah menjalani vaksinasi pada tahap pertama. Namun, jumlah itu baru di angka 52 persen dari total jumlah vaksin yang diterima Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman menyampaikan, jumlah dosis vaksin yang sudah diterima Kabupaten Sidoarjo sejauh ini berada di kisaran angka 7000 lebih.

“Gak jadi 8000. Sekitaran 7000an. Sekarang kami sudah menyelesaikan lebih dari 52 persenan nakes yang mendapat jatah vaksin gelombang pertama,” kata Syaf saat dikonfirmasi sidoarjonews.id, Kamis (28/1/2021).

Syaf menambahkan, pihaknya menargetkan vaksinasi gelombang pertama dengan sasaran nakes di Sidoarjo ini bisa rampung pada akhir Januari 2021 nanti. Sebab pihaknya juga masih harus menyiapkan vaksinasi untuk gelombang kedua.

“Memang angka 52 persen itu sudah banyak. Tapi kami terus kejar agar bisa selesai tanggal 31 Januari nanti. Sehingga nanti untuk gelombang keduanya kami juga bisa mulai menyiapkan,” ucapnya.

Lebih jauh, Syaf menyatakan, titik-titik tempat vaksinasi akan terus dioptimalkan untuk mencapai target itu. Setidaknya, di Sidoarjo lokasi vaksinasi tidak hanya terpusat di rumah sakit-rumah sakit besar. Tapi juga dilakukan di puskesmas.

“Total ada 61 titik tempat vaksinasi di Sidoarjo. Kami akan terus kejar itu agar akhir bulan nanti selesai. Untuk gelombang kedua, jika tidak ada halangan, maka bulan Februari bisa mulai dan selesai di minggu ketiga,” pungkasnya. (Dimas)

Ketua Departemen Epidemiologi FKM Unair Sebut Situasi Pandemi di Sidoarjo Sudah Lebih Baik

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Dalam pandemi covid-19, Kabupaten Sidoarjo telah keluar dari zona merah dan berubah menjadi zona oranye.

Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, Atik Choirul Hidajah, di Sidoarjo saat ini memang kondisinya belum terkendali. Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan ke arah yang lebih baik.

“Misalnya RT-nya dibawah satu. Tapi ini baru hari ketiga dan harus dijaga agar stabil di bawah satu (0,7) selama 14 hari. Kemudian untuk angka kematian di Sidoarjo juga tidak sebegitu tinggi dibandingkan kabupaten yang lain di Jawa Timur,” katanya saat ditemui seusai menghadiri pertemuan dengan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (22/7).

Atik menambahkan, dengan adanya perubahan status zona tersebut, maka tugas utama Pemkab Sidoarjo saat ini harus tetap menjaga upaya-upaya yang terbukti mampu menurunkan kasus di Sidoarjo. Termasuk juga lebih menekan lagi kasus angka kematian akibat Covid di Sidoarjo.

“Pendekatannya bisa bermacam-macam, seperti sisi primordial, itu seperti perbup, jam malam, kemudian ada punishment untuk pelanggaran. Itu merupakan hal yang penting agar orang yang beresiko bisa terlindungi,” ucapnya.

Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya, menurutnya, komunikasi resiko di masyarakat. Jangan sampai ada stigma negatif di kalangan masyarakat saat menemui kasus covid di lingkungannya.

“Lalu pesan yang tidak kalah pentingnya ialah hidup sehat dengan protokol kesehatan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengatakan tingkat penyebaran kasus covid di Sidoarjo saat ini terbilang relatif stabil. Angka pertumbuhan pertambahan Covid saat ini berada di rata-rata angka 43-45.

“Itu kalau dirata-rata perharinya. Sesuai dengan apa yang diprediksi mereka (tim epidemiologi Unair). Angkanya 45,” katanya.

Syaf menjelaskan, Sidoarjo bisa masuk Zona Oranye dikarenakan penambahannya terukur. Tidak hanya itu, angka kesembuhan di Sidoarjo pun menurutnya terus naik hingga angka 46,7 persen.

“Angka kematiannya rendah 5,7 persen. Jadi lebih bagus dibanding 2 kabupaten kota yang mendampingi kita. Sehingga itu yang mengakibatkan posisi kita di zona oranye,” pungkasnya. (Dimas)

Update Data Corona di Sidoarjo 2 April 2020, Jumlah Pasien Sementara Tetap

KOTA,SIDOARJONEWS.id – Jumlah pasien yang diduga terpapar virus COVID-19, baik yang berstatus ODP maupun PDP di wilayah Sidoarjo hari ini (2/4/2020) tidak mengalami penambahan.

Hal tersebut dipaparkan oleh kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Drg. Syaf Satriawarman.

Katanya, jumlah ODP untuk wilayah Sidoarjo sendiri sejauh ini terpantau 187 orang. Sedangan jumlah PDP sebanyak 64 orang dan terkonfirmasi positif sebanyak 11 orang.

Sedangkan jumlah pasien yang sembuh sejauh ini menurut Syaf ialah berjumlah 8 orang dari status PDP.

Mengenai pasien meninggal, Drg. Syaf Satriawarman menyatakan bahwa tiga dari empat orang meninggal yang berstatus PDP, hasilnya dikatakan negatif terpapar COVID-19.

“Untuk penambahan yang positif ada satu lagi tapi masih belum diakui pemprov, kami masih menunggu hasilnya, dan yang PDP ada tambahan cuma sama masih menunggu konfirmasi dari Pemprov juga,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait ruang isolasi, Syaf menyatakan bahwa saat ini sisa dari ruang isolasi yang disediakan dari lima rumah sakit rujukan di Sidoarjo, hanya tersisa lima bed.

Mengenai tempat isolasi tambahan di Tulangan yang dibahas dalam rapat terbatas Rabu kemarin, ia mengatakan bahwa hal itu masih akan dirapatkan kembali.

“Besok rapat ketentuan anggaran, kalau dinyatakan kemudian untuk segera dibuka ya mulai. Nanti terkait infrastruktur sarana di ruang isolasi seperti ac dan lain-lain bisa dari pergeseran anggaran PUPR, atau dari BUMD atau dari dinas juga pengadaan alatnya,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengatakan bahwa pasien yang diisolasi di rumah masing-masing mulai kemarin datanya sudah ada di Dinsos.

Menurutnya, dalam prosesnya, mereka yang karantina di rumah akan dijaga disekitar kawasannya agar benar-benar tidak keluar dan berinteraksi dengan warga lain.

“Untuk kebutuhan makan akan dipenuhi,” ujarnya. (dimas)