KOTA, SIDOARJONEWS.id – Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran baru melalui jalur zonasi, mendapat sorotan dari anggota DPRD Sidoarjo, Wahyudin Zuhri. Menurutnya, sebelum adanya pengumuman PPDB, Dinas Pendidikan ataupun dari panitia PPDB perlu untuk melakukan verifikasi di lapangan.
Anggota dewan dari Fraksi PKB ini mengaku mendapat laporan dari warga yang asli tempat tinggalnya di sana, tiba-tiba tergeser dengan calon yang lain.
“Padahal jaraknya juga dekat. Kalau memang benar adanya, itu gak masalah. Yang jadi pertanyaan, mengapa tiba-tiba banyak calon siswa yang rumahnya lebih dekat dengan SMAN,” katanya kepada sidoarjonews.id, Rabu (24/6).
Wahyudin mengingatkan agar jangan sampai ada pemalsuan data. Oleh karena itu, dirinya berharap adanya tim teknis di lapangan yang melakukan verifikasi data tersebut sesuai dengan kartu keluarga atau tidak.
“Benarkah calon siswa tersebut memang benar-benar asli penduduk setempat. Jangan asal verifikasi data berdasarkan persyaratan dokumen yang ada di kartu keluarga yang dikirim,” ujarnya.
Sementara itu, Dhamroni Chudlori yang juga anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PKB menuturkan, sistem zonasi harus diimbangi dengan ketersediaan dan ketercukupan dari pada sarana sekolah.
Menurutnya, di Sidoarjo sendiri, untuk penerapan sistem zonasi tersebut masih banyak yang kurang.
“Misal salah satu sekolah di Tulangan yang dikepung tiga desa. Otomatis kuotanya untuk mencukupi ketiga desa tersebut sudah cukup atau malah kurang,” katanya.
Verifikasi data untuk antisipasi pemalsuan data di lapangan pun menurutnya juga sangat diperlukan.
Meski terdapat beberapa kriteria dalam pendaftaran jalur zonasi tersebut, verifikasi menurutnya diperlukan untuk memastikan data yang didaftarkan itu.
“Makanya dengan sistem domisili itu ada keterangan minimal tinggal satu tahun, kalau tidak sesuai ya tidak masuk. Sehingga sistem zonasi ini tidak disalahgunakan termasuk sumber keterangan tinggal itu tadi,” tandasnya. (Dimas)
