KOTA, SIDOARJONEWS.id – Wacana vaksinasi mandiri banyak dikeluhkan masyarakat. Meski sifatnya masih wacana dan sedang dalam pembahasan di tingkatan pemerintah pusat, tapi hal ini banyak menyita perhatian masyatakat termasuk di Sidoarjo.
Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menyebutkan, regulasi mengenai vaksinasi karpet merah (vaksinasi mandiri) ini harus dinaungi regulasi yang pas. Sehingga saat direalisasikan, tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan masyarakat umum dan para individu yang berkepentingan.
“Sehingga pernyataan dari pemerintah pusat mengenai prioritas utama vaksinasi bagi masyarakat umum ini tidak kontraproduktif,” kata Bangun kepada sidoarjonews.id, Kamis (18/2/2021).
Legislator dari Fraksi PAN ini mengharapkan, pemerintah dalam mengkaji wacana ini harus benar-benar serius. Sehingga tidak ada asumsi dari masyarakat mengenai vaksinasi ini yang dianggap sengaja dikomersilkan oleh negara.
“Jika vaksinasi mandiri ini dibolehkan, lalu sasarannya ialah perusahaan bisa melakukan vaksinasi kepada karyawannya, maka kalau bisa gratis (untuk karyawan). Tujuannya agar target herd immunity ini tercapai,” ucapnya.
Kemudian, Bangun melanjutkan, regulasi baik itu berupa perpres atau pun peraturan menteri kesehatan juga harus spesifik. Mulai dari urut-urutan vaksinasi hingga proses pengadaannya harus diatur dengan jelas.
“Bagaimana pengadaan vaksinnya ini, apa boleh swasta import sendiri? Lalu termasuk juga mengenai urutan prioritas penerima vaksin juga seperti apa. Sebab kemarin sudah ada urutannya kan tahap 1 hingga terakhir bagaimana. Sehingga tidak ada yang dikorbankan, utamanya masyarakat yang kurang mampu,” pungkas politisi asal Kecamatn Krian itu. (Dimas)
