KOTA, SIDOARJONEWS.id — Sekitar seratusan wajib pajak menghadiri Tax Gathering yang digelar oleh Kanwil DJP Jatim II di favehotel, Rabu (10/8/2022). Kegiatan yang bertujuan mendorong dan membina para wajib pajak untuk bersinergi bersama membangun negara dengan sadar membayar pajak tersebut dihadiri pula oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dan Ketua Kadin Sidoarjo, Ahmad Roid.
Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim, Takari Yudhaniawati, mengatakan Wajib Pajak (WP) telah berkontribusi besar terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Meski demikian, kontribusi WP dalam penerimaan negara diharapkan terus meningkat.
Sebab, pajak dan ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Pajak yang meningkat juga didukung oleh perekonomian yang tumbuh meningkat. Begitu pula sebaliknya, ekonomi bisa tumbuh dengan baik ketika didukung oleh peningkatan penerimaan pajak.
“Oleh karenanya tidak salah kalau pajak disebut sebagai ongkos dari sebuah peradaban bangsa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Takari mengatakan 78 persen pendapatan negara dikumpulkan oleh DJP dan Bea Cukai. Atau sebesar 1. 784 triliun untuk pembiayaan belanja negara. DJP Jatim II sendiri mendapat amanah sebesar Rp. 23,072 triliun.
“Amanah mengumpulkan penerimaan negara ini bukanlah amanah untuk Direktorat Jenderal Pajak saja tetapi amanah ini amanah bersama untuk membangun bangsa melalui kontribusi kita dalam penerimaan negara,” jelasnya.
Apa yang disampaikan oleh Takari, didukung penuh oleh Bupati Gus Muhdlor. Dalam sambutannya, Gus Muhdlor menekankan, pentingnya kesadaran bagi para wajib pajak untuk patuh membayar kewajiban pajaknya. Karena, penerimaan pajak yang diterima negara tersebut dikelola untuk kepentingan rakyat. Diantaranya dipergunakan untuk pembangunan dan mensubsidi harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
Subsidi BBM dilakukan agar beban masyarakat tidak berat, karena bila tidak disubsidi, maka harga BBM sulit dijangkau masyarakat umum. Imbasnya pada kenaikan harga bahan pokok.
“Sebagai warga negara yang baik harus memahami secara utuh bahwa kita ini berdiri di negara yang memikirkan sampai sektor paling bawah, contohnya BBM, kalau di Amerika harga BBM nya per liternya bisa Rp 19 ribu, Eropa juga sama, tapi kita masih diangka Rp 8 ribu karena disubsidi, lah subsidi itu dari pajak,” ujarnya.
Gus Muhdlor meminta masyarakat tidak hanya menuntut hak nya saja kepada pemerintah. Tapi masyarakat diminta juga dapat memenuhi kewajibannya seperti dalam membayar pajak. Karena dari pajak itulah pembangunan disektor apapun dapat berjalan baik.
“Kita harus berfikir jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban itu yang utama, bukan apa yang diberikan negara tapi apa yang dapat kita berikan kepada negara,” tegasnya.
Gus Muhdlor menambahkan, beban subsidi pemerintah cukup besar. Penerimaan pajak menjadi salah satu sektor yang dapat menanggulanginya. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran bersama dalam membayar pajak.
“Pajak bukan untuk siapa-siapa tapi untuk keberlangsungan kita semua,” imbuhnya. (Affendra F)
